Sengkarut tanah RS Sumber Waras

Merdeka.com - "Kemarin saya sewot itu apa? Dia kasih rekomendasi, dia bilang pembelian RS Sumber Waras kemahalan, dan sebaiknya DKI enggak usah beli tanah, karena sudah punya banyak lahan," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama awal Juli lalu. Ahok begitu sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama kesal bukan kepalang lantaran merasa disentil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembelian tanah RS Sumber Waras.

Masalah lainnya juga membuat Ahok kesal ialah audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikepalainya disinyalir merugikan negara. Ada transaksi dianggap janggal karena status laporan audit itu Wajar Dengan Pengecualian. Status tersebut sama seperti audit laporan keuangan pada 2013.

Ahok boleh saja kesal atau ngamuk-ngamuk atas laporan itu, kendati demikian BPK memiliki penjelasan soal opini atas laporan tersebut. Ada banyak poin yang menjadi penjelasan BPK. Opini pengecualian atas kewajaran laporan keuangan disebabkan permasalahan 2013 belum tuntas ditindaklanjuti, kemudian muncul kembali pada 2014.

Poin pertama ialah pengendalian dan pengamanan aset lainnya senilai Rp 3,5 triliun. Kedua yaitu piutang pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat ditelusuri rinciannya. Kemudian terakhir, kelemahan sistem belanja modal atas 85 paket pengadaan barang. Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan lain yang menjadi perhatian.

Pertama, soal kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 30.88 hektare. Kemudian pembelian tanah untuk keperluan rumah sakit di Jakarta Barat. Selanjutnya, penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset DKI kepada Badan Usaha Milik Daerah. Tentu temuan janggal berujung opini Wajar Dengan Pengecualian atas laporan BPK membuat banyak pihak curiga. Apalagi, langkah sigap Ahok buat membeli tanah untuk dijadikan Rumah Sakit Kanker milik Pemprov DKI memantik tanda tanya.

Pembelian lahan itu dianggap berpotensi merugikan pemerintah daerah. Dalam laporannya BPK menemukan jika transaksi pembelian lahan kepada RS Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan pemerintah daerah sebesar Rp 191 miliar. Angka tersebut berasal dari selisih pembelian lahan yang dilakukan PT Ciputra Karya Unggul sebesar Rp 564.355 miliar. Sedangkan angka pembelian lahan milik RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI senilai Rp 755 miliar.

BPK memang tak merinci Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan pada saat PT Ciputra Karya Unggul melakukan pembelian lahan. Harga pada saat bertransaksi dengan PT KCU, tanah per meter dihargai Rp 12 juta sesuai dengan harga pada tahun 2012 hingga 2013. Sedangkan pada saat Pemprov DKI melakukan pembelian harga tanah milik RS Sumber Waras sudah mencapai Rp 20 juta sesuai dengan tahun 2014.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, menjelaskan detil permasalahan terkait pembebasan lahan di Sumber Waras yang disinyalir merugikan keuangan pemerintah daerah. Dia mengatakan jika permasalahan itu terletak dari proses pembelian, pemilihan lahan, proses kelayakan teknis. "Ada 5 poin proses yang kemudian tidak dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan," kata Yudi saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Dalam Buku III halaman 208, Badan Pemeriksa Keuangan kembali menyoroti Nilai Jual Objek Pajak atas tanah RS Sumber Waras yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI. Dalam laporan tersebut dijelaskan jika tanah RS Sumber Waras sejatinya berada di Jalan Tomang Raya bukan di Jalan Kyai Tapa seperti yang disebutkan. Jika merunut pada lokasi fisik tanah tersebut, seharusnya harga tanah RS Sumber Waras hanya senilai Rp 7,4 juta bukan sebesar Rp 20 juta seperti yang dilaporkan oleh Pemprov DKI.

Sayang, Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara belum bisa dimintai keterangan soal ihwal pembelian tanah oleh Pemprov DKI yang rencananya diperuntukkan untuk RS kanker. Abraham menolak menjelaskan duduk perkara tersebut melalui seluler lantaran dia sedang berada di luar kota.

"Kalau via telepon saya takut sepotong-sepotong. Coba anda telepon saya lagi Senin malam untuk bertemu. Diperkirakan saya akan kembali Selasa atau Rabu," kata Abraham saat dihubungi melalui selulernya, Sabtu pekan lalu. (mdk/mtf)