Diberikan di bawah ini adalah informasi yang komprehensif mengenai fungsinya dan langkah-langkah untuk mengklaim SWDKLLJ.
Pemerintah mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki SWDKLLJ, yang merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Memahami SWDKLLJ ini merupakan hal yang penting bagi setiap pengendara, terutama karena mereka memiliki hak untuk mengklaim asuransi ini saat mengalami kecelakaan.
Pada Kamis (20/6/2024), informasi lengkap mengenai fungsi dan prosedur klaim SWDKLLJ telah dikumpulkan dari berbagai sumber.
Setiap tahun, Anda membayar Jasa Raharja sebagai lembaga pengelola uang untuk memberikan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui SWDKLLJ.
Agar dapat mengajukan klaim SWDKLLJ, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Surat Keterangan Medis atau Kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit.
2. Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas yang diberikan oleh pihak kepolisian.
3. Tanda Pengenal yang sah, seperti E-KTP.
4. Kartu SWDKLLJ atau STNK harus diserahkan, dan jika diperlukan, juga SIM, KK, dan buku nikah.
Tergantung pada tipe kendaraan, biaya SWDKLLJ yang harus dibayarkan setiap tahunnya berbeda. Berikut adalah beberapa contoh biaya SWDKLLJ untuk berbagai tipe kendaraan:
Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk klaim SWDKLLJ:
1. Mengisi formulir dengan data korban atau pemilik santunan secara lengkap.
2. Melampirkan dokumen sebagai bukti pendukung sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
3. Pihak Jasa Raharja akan menyeleksi dokumen dan segera mengirimkan dana santunan.
Agar masyarakat yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan mendapatkan perlindungan dasar yang memadai, pemahaman tentang SWDKLLJ dan proses klaimnya menjadi hal yang penting bagi pemilik kendaraan.
SWDKLLJ tertera pada bagian daftar biaya pajak tahunan di STNK
Jaksa meminta majelis hakim agar Syahrul Yasin Limpo dipidana penjara selama 12 tahun.
Baca Selengkapnya
Apa itu BBNKB yang tercantum pada STNK? Simak pengertian selengkapnya berikut ini.
Baca Selengkapnya
Berikut proses balik nama STNK penting untuk diketahui. Yuk simak!
Baca Selengkapnya
Batas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca Selengkapnya
Padahal, besaran UMP DKI Jakarta tahun 2024 hanya Rp5,06 juta per bulan.
Baca Selengkapnya
Beriku daftar sanksi bagi wajib pajak yang terlambat lapor SPT Tahunan.
Baca Selengkapnya
Jaksa semulanya bertanya perihal adanya pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK di Kementan.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca Selengkapnya
Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi