Ini Syarat Bank Boleh Punya Aset Kripto

Merdeka.com - Pengawasan dan pengelolaan aset kripto bakal berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, aset kripto diawasi dan diatur Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti).

Pemidahan aturan dan pengawasan ini sesuai UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Kepala Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan, aset kripto saat ini masih menjadi perdebatan di dunia, namun sudah ada beberapa bank internasional yang menerima namun dengan berbagai persyaratan.

"Untuk aset kripto ini, bank belum jadi regulasi tapi belum final," kata Mirza di Balikpapan, Kalimantan Timur akhir pekan ini.

Hal ini berkaca pada banyaknya investor berinvestasi aset kripto, sehingga harus ada regulator yang mengatur. Apalagi dalam rentang waktu 2,5 tahun OJK akan mengurusi aset kripto.

"Dalam 2,5 tahun ke depan ini, OJK diberi amanat urusi aset kripto," kata Mirza.

Menurut Mirza, perbankan internasional saat ini dimungkinan untuk memiliki aset kripto namun harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat. Di mana, jika berkaca dari peraturan internasional, salah satu syarat bank bisa memiliki aset kriptomenilik dari sisi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

ATMR merupakan risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. "Bank boleh memiliki aset kripto, asalkan ATMR-nya 1.250 persen. Peraturan internasional seperti itu," ujarnya.

Menurut Mirza, kepemilikan aset kripto di bank-bank internasional mulai bergerak dari sebelumnya ada penolakan tapi memang mahal secara permodalan. Nantinya, setiap Rp1 aset kripto yang dimiliki oleh perbankan harus di-cover oleh 1 modal dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga (DPK).