4 Pembelaan Panglima TNI soal intervensi Babinsa

Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko kemarin akhirnya angkat bicara soal pemberitaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang dikabarkan sempat mengintervensi warga untuk memilih salah satu capres jelang pilpres mendatang. Moeldoko pun merasa gerah dengan isu yang telah menjelek-jelekkan institusinya itu.

Sebelum Moeldoko memberi keterangan resminya di Base Ops, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, rupanya TNI AD juga telah mengklarifikasi pemberitaan Babinsa tersebut melalui situs resminya. TNI AD pun langsung memberikan sanksi kepada Koptu Rusfandi karena terbukti mendatangi warga dan secara tak sengaja melakukan intervensi tersebut.

Selain Koptu Rusfandi, TNI AD juga memberikan sanksi kepada atasan Rusfandi, Kapten Saliman, lantaran dianggap telah lalai dan melepaskan Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas-tugas Bintara Pembina Desa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu.

Moeldoko pun berjanji akan tetap menjunjung tinggi netralitas TNI terhadap persoalan politik apapun. Dia juga akan menindak tegas siapapun anggotanya yang melanggar aturan hukum di institusinya.

Meski begitu, Moeldoko juga tetap melakukan pembelaan kepada anggotanya yang sudah terbukti bersalah. Moeldoko punya beragam alasan terkait ulah Babinsa itu. Berikut beberapa pernyataan Moeldoko seperti dirangkum merdeka.com:

Tak pernah menginstruksikan Babinsa

Moeldoko menepis isu Babinsa yang mencoba mengarahkan warga Cideng, Jakpus baru-baru ini untuk memilih salah satu pasang capres pada 9 Juli mendatang. Dia menegaskan tak pernah menginstruksikan bawahannya untuk ikut praktik politik karena TNI menjunjung tinggi netralitas."Apa yang dikatakan oleh Panglima TNI tentang netralitas TNI itu saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan YME dan kepada negara, bukan sekedar hanya bicara," kata Moeldoko di Halim Perdanakusuma, Sabtu (8/6).Moeldoko juga menjamin isu Babinsa tersebut tak akan berdampak secara meluas bagi masyarakat, karena lokasinya hanya di beberapa tempat saja di Indonesia."Kedua, anggaplah kejadian itu benar, itu terstruktur atau tidak, apanya yang terstruktur, ini berdampak sistemik enggak? Tidak, karena locus-nya hanya 1 tempat, Panglima tidak ada menginstruksikan hal tersebut untuk dilakukan Babinsa," tandasnya.

Sebut Babinsa manusia bukan hantu, wajar kalau salah

Moeldoko berharap masyarakat bisa berpikir positif dan tak mudah terprovokasi atas isu Babinsa yang sempat meresahkan masyarakat. Bahkan, dia akan membela mati-matian selama anak buahnya bertindak sesuai dengan perintah atasan."Makanya kami minta masyarakat untuk berpikir positif, saya akan bela Babinsa saya kalau mereka tidak melakukan tindakan negatif, saya harus bisa memastikan Babinsa saya untuk bekerja," kata Moeldoko.Menurut Moeldoko, Babinsa itu tidak untuk ditakuti karena Babinsa pun manusia, jika melakukan kesalahan bisa dimaklumi karena pendidikannya tidak tinggi."Babinsa itu manusia, dia bukan hantu, dia bukan boneka, dia punya naluri, punya perasaan dan tanggung jawab," ujarnya.

Sebut kasus Babinsa heboh seperti mau perang dunia ketiga

Moeldoko menganggap masalah Babinsa yang terjadi di Cideng hanya kesalahpahaman. Bahkan menurutnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengecek tidak ada pelanggaran secara politik yang dilakukan oleh Babinsa tersebut."Sesuai dengan pengecekan di lapangan oleh bawaslu itu tidak terbukti. Soal warga yang melapor, ya nanti kita pikirkan, karena panglima TNI punya tim hukum sendiri," kata dia.Moeldoko berharap bahwa masalah ini janganlah dibesar-besarkan, karena masalah ini tidak terstruktur dan bisa diselesaikan. "Ternyata sekali lagi, itu persepsi, itu kecurigaan. Itu sudah punya niat yang tidak baik untuk buat situasi jadi runyam, tidak terstruktur, tidak sistemik, bukan sesuatu yang bersifat masif," ujarnya."Seolah-olah ini seperti mau perang dunia ke tiga, orang panglima masih bisa ketawa-ketawa," tandasnya dengan santai.

Babinsa salah sedikit wajar karena lulusan SMA

Moeldoko meminta agar masyarakat tetap berpikir cerdas dan memaklumi jika ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Babinsa beberapa waktu lalu. Menurut dia Babinsa hanya lulusan SMP atau SMA, sehingga wajar jika melakukan sedikit kesalahan."Jadi kalau ada salah dikit-dikit wajar wong lulusan SMP/SMA," kata Moeldoko.Moeldoko pun menegaskan bahwa Babinsa tidak boleh melakukan penyimpangan. Jangankan Babinsa, lanjutnya, di atas itu saja bisa dicopot jabatannya."Tapi saya tegaskan Babinsa itu tidak boleh melakukan penyimpangan itu. Jangankan Babinsa, Dandim, Panglima saja saya copot. Saya tidak bertanggung jawab pada partai politik manapun," tandasnya.Namun demikian, jika ada Babinsa yang melakukan penyimpangan, diharapkan bisa melaporkan tanpa harus membuat isu yang simpang siur seperti saat ini."Kalau ada Babinsa saya yang melakukan penyimpangan, foto dia, cari saksi, setelah itu laporkan dia, bukan mengembangkan isu yang semrawut seperti ini," ujarnya.