5 Tahun Bersama, Kini JK Tak Lagi Sejalan dengan Jokowi

Merdeka.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) meminta kepada Presiden Jokowi untuk tak cawe-cawe di Pilpres 2024. Belakangan JK 'gerah' dengan Jokowi yang dinilai terlalu jauh ikut campur dalam urusan Pilpres 2024.

Kini Jokowi dan JK tak lagi sejalan.

Padahal JK dan Jokowi pernah lima tahun bersama memimpin Indonesia sejak Oktober 2014 hingga hari Minggu 20 Oktober 2019. Bahkan selepas pemerintahan Jokowi-JK, JK masih mendukung Jokowi dengan menjadi Ketua Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kala itu, JK memiliki banyak pengalaman yang tidak terlupakan bersama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ada kebiasaan Jokowi yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Jokowi tidak pernah panik jika tak membawa smartphone dan jam tangan saat keluar rumah.

"Kalau kita kan tidak bawa HP atau arloji akan berbeda rasanya. Kalau Jokowi biasa biasa saja kalau tidak bawa keduanya," kata JK saat menceritakan pengalamannya bersama Jokowi selama 4,5 tahun menjabat di hadapan para audiens relawan #Pejuangkerja Jokowi, di Kantor Hub 86, Jakarta Selatan, Kamis (21/3) malam.

Menurut JK, Jokowi tetap bisa bergaya nonformal. Tidak seperti kepala negara pada umumnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa mengenakan pakaian santai.

"Lihat caranya pakai baju, pakai kaos, pakai di luar putih. Sepatu kets, sepatu itulah. Hahah, itu sangat informal. Saya malah enggak pernah begitu. Saya rasa pakai sepatu kets, pakai sepatu kets. Enggak apa-apa begitu," kata JK.

Jokowi selalu blusukan ingin mengetahui pandangan masyarakat. Mantan walikota Solo itu hanya berkantor dua kali dalam seminggu.

"Karena ingin mengetahui sebenarnya. Saya sendiri tidak bisa ikuti gaya itu, sehingga berkantor dua kali seminggu. Apa yang terjadi dan apa pandangan masyarakat," ungkap JK.

Minta Jokowi Tiru Megawati dan SBY

Kini, tampaknya JK berseberangan dengan Jokowi. JK sindir Presiden Jokowi yang tak mengundang NasDem ke Istana saat parpol koalisi berkumpul.

JK menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya mengundang Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai pemerintah. Apalagi kalau bicara masalah pembangunan negara.

"Tapi kalau bicara pembangunan saja mustinya NasDem diundang," ujar JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

Menurut JK wajar bila Jokowi mengundang para ketua umum partai pendukungnya untuk membahas masalah kebangsaan. Pertemuan itu digelar di Istana bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Namun, ia menitikberatkan perlunya NasDem dilibatkan juga karena masih menjadi partai pendukung pemerintah.

"Ini kan bukan yang pertama tidak diundang tapi, sebagai, kalau pertemuan membicarakan karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja," kata politikus senior Golkar ini.

JK menduga Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai pro pemerintah di Istana untuk bicara urusan politik. Maka itu NasDem yang memiliki sikap politik mendukung tokoh oposisi Anies Baswedan sebagai calon presiden, tidak diundang.

"Berarti ada pembicaraan politik," ujarnya.

JK pun meminta Jokowi tidak terlibat lebih jauh dalam masalah perpolitikan jelang Pemilu 2024. Jokowi seharusnya mencontoh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis," pungkasnya.