6 Mahasiswa di Kupang Demo Saat Pandemi Corona Dikenakan Pasal UU Karantina Kesehatan

Merdeka.com - Penyidik Sat Reskrim Polres Kupang Kota telah memulangkan enam mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan pasar inpres Naikoten I Kupang, Senin (30/3) kemarin. Walau dipulangkan kembali ke rumah masing-masing, namun proses hukum bagi keenam mahasiswa ini tetap dilakukan.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Hasri Manasye Jaha menjelaskan, proses hukum tetap dilakukan lantaran mereka melakukan aktivitas tanpa izin. Ditambah keenam mahasiswa ini tidak mengindahkan maklumat Kapolri, terkait larangan berkumpul akibat mewabahnya Covid-19 di Indonesia.

"Tidak ada izin karena memang tidak diberikan, pembubaran aksi unjuk rasa itu atas pertimbangan maklumat dan situasi covid-19 dan keselamatan masyarakat," tandasnya.

Menurut Hasri, atas peristiwa ini sudah dibuatkan laporan polisi karena unjuk rasa juga bisa berimbang, ditengah upaya berbagai elemen masyarakat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Nusa Tenggara Timur.

"Kepada para mahasiswa ini, polisi menjerat mereka dengan pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan serta Maklumat Kapolri.

Kapolri Jenderal Idham Aziz menerbitkan maklumat nomor Mak/2/III/2020 pada Kamis (19/3/2020) lalu.

Maklumat sebagai respon kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat berdiam diri dirumah dan seluruh pihak agar tidak membuat acara, pengumpulan massa demi mencegah penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, Sejumlah aktivis Forum Mahasiswa HAM dan Demokrasi Kupang, Nusa Tenggara Timur, diamankan polisi saat melakukan aksi demontrasi, terkait penolakan RUU Omnibus Law ditengah mewabahnya Covid-19, Senin (30/03).

Kronologi yang didapat wartawan, aksi ini berlangsung didepan Pasar Inpres Naikoten II Kupang. Salah aktivis bernama Empos melakukan orasi menjelaskan penolakan RUU Omnibus Law.

Dalam orasinya Empos menjelaskan menjelaskan, rancangan UU Omnibus Law adalah sebuah kebijakan titipan kapital impian, kepada rezim hari ini.

"Dari Rancangan UU Omnibus Law sangat bertentangan dengan kebutuhan rakyat dan rakyat sendiri jadi sengsara, bila Rancangan UU Omnibus Law disahkan. Untuk itu kami secara tegas menolak Rancangan UU Omnibus Law ini," kata Empos dalam orasinya.

Ketika asik melakukan orang, tiba-tiba Empos bersama rekan-rekannya diamankan oleh aparat kepolisian Kupang Kota. Empos bersama rekan-rekannya digelandang ke Mapolres Kupang Kota.

Mereka dibubar paksa aparat kepolisian, lantaran aksi itu digelar ditengah pemerintah telah mengeluarkan imbauan, tentang sosial distancing untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kupang.

Sementara itu KBO Reskrim Polres Kupang Kota, Ipda I Wayan Pasek ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya mengamankan sejumlah mahasiswa yang sedang berdemo itu.

Menurutnya, enam mahasiswa itu hanya dikenakan wajib lapor. "Statusnya wajib lapor. Mereka dibawa ke Polres lalu diinterogasi sebentar dan langsung dipulangkan," jelasnya.