60 Desa di Bekasi Dinyatakan Kumuh
Merdeka.com - Puluhan desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dinyatakan kumuh. Penilaian ini berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh dengan sejumlah kriteria.
"Jumlahnya sampai 60 desa yang sudah dinyatakan kumuh," kata Kabid Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nurwahyi di Bekasi seperti dilansir Antara, Minggu (8/12)
Dia mengatakan jumlah desa kumuh itu didapat berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 110/KPTS/2016. "Sehingga perlu ada upaya penanganan yang signifikan," katanya.
-
Di mana rumah kumuh itu berada? Sebuah rumah tua yang terletak di jantung kota Bangkok, Thailand, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara.
-
Dimana Data Desa Presisi dibahas di Kalimantan Timur? Kegiatan yang digelar di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/1) ini dihadiri puluhan peserta.
-
Bagaimana Kaltim dapatkan data desa presisi? Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi telah menggandeng berbagai lembaga dan institusi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi.
-
Siapa yang menjelaskan tentang nama Desa Kesimpar? Pak Dasro (80) menjelaskan, desa itu sebenarnya bernama Darmo Kasimpar. Namun seiring waktu desa itu lebih dikenal dengan nama Kesimpar.
-
Bagaimana perangkat desa di Kutim mendapat kenaikan gaji? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Apa yang ditawarkan rumah kumuh itu? Meskipun penampilannya kumuh dan fasilitas yang ditawarkan sangat terbatas, rumah ini berhasil menarik perhatian banyak turis melalui platform Airbnb.
Indikator Penilaian Kampung Kumuh
Beberapa indikator yang membuat suatu wilayah masuk menjadi kategori kawasan kumuh di antaranya aspek bangunan, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, penanganan limbah komunal, proteksi kebakaran, penanganan sampah dan ketersediaan ruang terbuka publik.
"Nanti Bupati akan mengeluarkan Surat Keputusan untuk kawasan kumuh yang mengacu pada SK Direktorat Jendral Cipta Karya di Kementerian PUPR serta mereplikasi program Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku) menjadi Bersih Sejahtera dan Berkah (Berseka)," ungkapnya.
Menurut dia, kawasan kumuh sudah menjadi isu nasional. Sebab seluruh daerah dalam skala nasional belum dapat hilang dari kawasan kumuh termasuk di Kabupaten Bekasi.
Ratusan Kampung Kumuh Bekasi
Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Slamet Supriyadi mengatakan di wilayahnya masih ditemukan ratusan perkampungan kumuh yang tersebar di sejumlah desa.
Pada 2019 ini, pihaknya sudah merancang penataan lingkungan di 30 kampung kumuh sementara realisasinya akan dilakukan pada tahun depan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaku telah melakukan penataan di 71,05 hektare dari total seluas 126 hektare target penataan perkampungan kumuh.
"Anggarannya ada yang dari APBN dan juga dari APBD. Sesuai RPJMD target nol persen kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi tercapai pada 2022," kata Slamet.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 93.149 jiwa terdampak dan 22.725 jiwa di antaranya mengungsi.
Baca SelengkapnyaDana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca SelengkapnyaBanyak rumah di kompleks tersebut sangat tidak terurus. Tak sedikit bangunan yang hancur karena tidak berpenghuni.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPerumahan tersebut sangat tidak terurus. Mayoritas bangunan rumah-rumah itu hancur karena tidak berpenghuni.
Baca SelengkapnyaPindeskel merupakan ajang publikasi berbagai keberhasilan dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, desa, maupun kelurahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan bantuan modifikasi cuaca kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk mengatasi kekeringan yang semakin meluas.
Baca SelengkapnyaBupati Bandung Dadang Supriatna langsung bergerak cepat dengan turun langsung ke lapangan untuk meninjau korban gempa.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang dihimpun BPBD, dari 14 kapanewon terdapat 55 kelurahan yang berpotensi terdampak.
Baca SelengkapnyaBPBD Jateng bersama BPBD kabupaten kota setempat telah mendistribusikan sebanyak 6.346.000 liter air bersih untuk 33.871 keluarga.
Baca Selengkapnya