Anggota DPR ngaku kerap dihubungi Abdul Khoir bahas program aspirasi

Merdeka.com - Sidang kasus dugaan suap proyek pelebaran jalan Tehoru-Limu senilai Rp 41 miliar, kembali digelar di Pengadilan Tipikor. Anggota DPR RI Komisi V, Budi Supriyanto, salah satu tersangka kasus itu hari ini memberi kesaksian untuk terdakwa Abdul Khoir.

Dalam kesaksiannya, Budi mengatakan Abdul Khoir beberapa kali memintanya untuk mengerjakan usulan anggota dewan.

"Pernah. Tapi terus terang di dalam percakapan. Tapi saya jelaskan saya sebagai anggota DPR RI, saya hanya bisa mengusulkan. Soal disetujui atau tidak, itu kewenangan di kementerian (Kementerian PUPR)," kata Supriyanto menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawati, Senin (2/5).

Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang MD3, diri mengutamakan kepada daerah pemilihan. Supriyanto sendiri merupakan anggota DPR dengan daerah pilihan Lampung.

"Kebetulan daerah pemilihan saya Lampung, bukan Maluku. Saya jelaskan dengan beliau (Abdul Khoir) seperti itu," ujarnya.

Seperti diketahui, Abdul Khoir didakwa menyuap Damayanti senilai Rp 3,28 miliar sebagai uang pelicin untuk memuluskan proyek dari program aspirasi di DPR yang disalurkan untuk proyek pelebaran jalan Tehoru-Limu senilai Rp 41 miliar.

Selain fee 8 persen dari nilai proyek tersebut, Abdul juga memberikan uang senilai Rp 1 miliar kepada Damayanti, untuk memastikan agar Damayanti memberikan proyek tersebut pada dirinya.

Atas perbuatannya tersebut, Abdul Khoir diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a), dan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.