Aria Bima Sebut yang Bilang Ijazah Jokowi Palsu itu Wong Gendeng

Merdeka.com - Dalam beberapa hari terakhir Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi sorotan, lantaran diduga memiliki ijazah palsu. Tudingan ijazah palsu berawal dari gugatan yang dilayangkan Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun belakangan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan ijazah UGM milik Jokowi adalah asli.

Sebagai sesama alumnus UGM, politikus PDI Perjuangan Aria Bima geram dengan tudingan tersebut. Dia menilai orang yang menuding Jokowi memalsukan ijazah sebagai orang gendeng atau gila.

"Tuduhan kepada Presiden dengan ijazah palsu itu kan wong gendeng (orang gila) itu," kata Bima di sela acara Sosialisasi Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan di Sala View Hotel, Rabu (12/10).

Menurut anggota DPR asal Solo, tuduhan tuduhan semacam itu sering muncul saat menjelang pemilu atau pemilihan presiden. Banyak tokoh-tokoh yang hanya ingin menumpang ketenaran Presiden Jokowi dengan menghembuskan isu isu negatif.

"Jenis-jenis gitu akan selalu banyak di era politik. Saya kira tahun politik itu orang-orang yang ingin dirinya menjadi populis tanpa sesuatu yang dipopulerkan tanpa berbuat di masyarakat itu kan banyak," katanya.

Bima menceritakan bagaimana sulitnya ikut Sipenmaru masuk UGM, sulitnya menjadi anggota DPR atau pimpinan daerah yang harus lolos administrasi dan verifikasi faktual. Bima menilai sebenarnya orang yang menuduh tersebut tahu jika ijazah milik Jokowi asli.

"Tetapi dia hanya ingin membuat kegaduhan agar dia menjadi gunjingan publik dan mendapatkan kepuasan. Yang repot itu yang ikut menggarisbawahi, ikut mempromosikan, yang ngundang podcast. Yang ngundang podcast profesor doktor dan dari UGM lagi. Itu kan dia juga ikut gendeng, dia orang hukum lagi," tegasnya.

Jika hanya sekedar mencari kehebohan dengan berbagai isu sekarang, menurut Bima sangat mudah. Karena menyalahi undang-undang ITE, dia meminta yang berwajib memanggil yang bersangkutan.

"UU ITE ini kan baik, agak represifkan. Menyampaikan kebebasan itu perlu, dalam iklim demokrasi. Dan menyampaikan pendapat itu penting untuk pendewasaan dan pematangan demokrasi. Bukan mengacak acak demokrasi dengan kebebasan," tandasnya.

Bima menanyakan Bambang Tri, apa pentingnya mengangkat ijazah Jokowi sebagai komoditas politik atau ketenaran.

"Pentingnya di mana? Wong jelas tidak mungkin terjadi ijazah itu palsu. Yang merespons pung gampang kok, nomornya ada. Saya ini jadi DPR empat kali, ya diverifikasi empat kali. Bukan berarti kalau sudah pernah jadi wali Kota dua kali, terus periode yang kedua tidak diverifikasi. Ya tetap diverifikasi. Mana mungkin palsu. Jadi menurut saya, tahun-tahun kehebohan itu ya wong wong gendeng itu juga banyak. Tapi yang merespons aja jangan ikut ikut gendeng. Itu harus diproses secara hukum biar enggak nular nanti," pungkasnya.