Asah Kemampuan Personal Skill, Kemensos Gelar Peningkatan Pendamping BPNT
Merdeka.com - Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam penanganan fakir miskin. Salah satunya adalah dilaksanakannya program pemberdayaan sosial oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Program pemberdayaan yang dilaksanakan di antaranya adalah program pemberdayaan fakir miskin bernama Bantuan Kelompok Usaha Bersama dan Program Bantuan Sosial Pangan Nontunai (BPNT).
Program BPNT ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, serta mendorong keuangan inklusif.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai melalui program BPNT. Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah III melaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Nontunai di 11 provinsi dan 182 kabupaten kota.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Apa program Bantul untuk entaskan kemiskinan? Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran di daerah tersebut. Mereka melakukannya dengan mengadakan program kegiatan padat karya infrastruktur yang tahun ini menyasar di ratusan lokasi.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Apa tujuan utama program KBNS Soeharto? KBNS bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagai alat transportasi hasil pertanian dan perkebunan dari desa ke kota.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara saat membuka acara 'Peningkatan Kapasitas Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai' di Hotel Vasa, Surabaya, mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada peningkatan kapasitas kemampuan para pendamping yang nota bene sebagai ujung tombak pelaksanaan BPNT di lapangan.
"Tentunya untuk meningkatkan kapasitas mereka, kemampuan mereka, juga di dalam melakukan pendampingan sehari-harinya. Selain itu, juga harus bisa meng-update ilmu baru, mekanisme baru, sehingga bantuan pemerintah di bantuan pangan tunai bisa lebih tepat sasaran," katanya, Kamis (12/12).
Mensos menambahkan, pada pokoknya, kemampuan para pendamping dianggap sudah cukup bagus. Namun, kemampuan personal skill harus tetap diasah, terutama untuk menghadapi para penerima manfaat.
"Kalau skill teknisnya saya kira sudah bagus semua. Skillnya itu banyak yang perlu berurusan dengan personal skill ya, artinya dalam menghadapi para penerima manfaat, kalau skil teknisnya saya kira sudah bagus," tandasnya.
Pendamping memiliki peran penting bagi kelancaran penyaluran BPNT kepada para Keluarga Penerima manfaat (KPM). Pendamping BPNT dapat terdiri dari berbagai unsur diantaranya adalah Koordinator Kesejahteraan Sosial (Korteks), Koordinator PKH Kabupaten/ Kota dan Korwil PKH. Sinergitas antara para pendamping BPNT di lapangan sangat penting mengingat program ini perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif.
Sementara itu, kegiatan peningkatan kapasitas pendamping ini sendiri dimaksudkan untuk mempersiapkan, menambah, me-refresh kembali pengetahuan korteks, koordinator PKH Kabupaten/Kota dan Korwil PKH serta membangun sinergitas tenaga pendamping dalam rangka pelaksanaan Bansos Pangan Non Tunai di seluruh Kabupaten/Kota Wilayah III.
Dalam acara ini, total peserta berjumlah 262 orang yang terdiri dari 27 orang berasal dari lingkup Kementerian Sosial, peserta pendamping berjumlah 235 orang, yaitu, Korteks sebanyak 95 orang, Koordinator PKH Kabupaten/Kota 126 orang, dan Korwil sebanyak 14 orang. Acara tersebut digelar di Hotel Vasa Surabaya mulai tanggal 12 hingga 14 Desember 2019. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaSatgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako
Baca SelengkapnyaAirlangga bertanya secara langsung kepada warga desa Eretan, apakah bansos ingin diperpanjang atau tidak.
Baca SelengkapnyaBLI akan mengupayakan kesinambungan jadwal penyaluran bantuan pangan, serta mengoptimalkan koordinasi kepada pihak terkait.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaBapanas usulkan anggaran untuk bantuan sosial pangan untuk penyaluran tahun 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM RI Mahfud MD melaunchingnya langsung.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaHal ini sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.
Baca SelengkapnyaBank Rakyat Indonesia (BRI) berkomitmen mendukung program pencegahan dan penurunan angka prevalensi stunting.
Baca Selengkapnya