Aturan perizinan di sektor properti dinilai perlu disederhanakan

Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi mega proyek hunian modern Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi pengingat betapa regulasi di sektor properti masih belum ramah terhadap investasi.

Investasi pembangunan di daerah kerap terhambat karena banyaknya regulasi yang harus dipenuhi. Padahal di sisi lain keterlibatan swasta diperlukan untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah kurangnya hunian untuk masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, bahwa investasi pembangunan di daerah kerap terhambat karena banyaknya regulasi yang harus dipenuhi. Karena itulah, peraturan daerah (Perda) yang menghambat investasi sepatutnya dicabut.

"Cabut saja. Buat aturan baru yang sederhana. Sekarang kalau mau bikin pabrik pangan saja di Karawang, Jawa Barat perlu 200 izin," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/10).

Menurutnya hal ini juga terjadi dengan izin pembangunan lain seperti pembangunan proyek properti. Hal inilah yang dinilai akhirnya dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan. Sehingga, perizinan menjadi seperti sebuah komoditi.

"Di Indonesia ini yang laris komoditi itu adalah izin. Coba tanya ke industri, berapa bikin izin yang diperlukan," tegasnya.

Dia menuturkan, pemerintah daerah (Pemda) harus terus diingatkan agar tidak mempersulit investasi. "Kita enggak akan kompetitif kalau seperti ini terus. Untungnya buat kepala daerah dan jajarannya. Buat rakyat enggak ada," kritiknya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Edy Ganefo menuturkan, kebijakan perizinan properti yang dibuat pemerintah pusat sudah bagus. Hanya saja pelaksanaannya di level pemerintah daerah masih memprihatinkan.

"Justru pelaksanaan di tingkat daerah yang terkadang jauh dari harapan," katanya.

Untuk itu, dirinya memang menyarankan pemerintah untuk segera melakukan reformasi pada Pemda dalam hal menjalankan regulasi perizinan. "Jangan sampai banyak penyimpangan kembali, sehingga sudah sepatutnya ada perubahan di daerah," tukasnya.