Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag, Begini Perannya
Kasus korupsi pengadaan gerobak dagang di Kementerian Perdagangan (Kemendag) terjadi pada periode 2018-2019.
![Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag, Begini Perannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/15/1721013581968-taue1.jpeg)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kedua tersangka tersebut merupakan penyedia barang dari KSO Leader PT Piramida Dimensi Milenia dan KSO PT Arjuna Bangsa.
- Bareskrim Polri Buka Suara soal Pemeriksaan Eks Gubernur Riau Syamsuar
- Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri
- Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi
- Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun
![Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag, Begini Perannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/15/1721013591169-6axvw.jpeg)
Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag, Begini Perannya
Bareskrim Polri menetapkan dua orang penyedia barang dan jasa atas nama Mashur dan Bambang Widianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan gerobak dagang atau UMKM di Kementerian Perdagangan (Kemendag) Periode 2018-2019.
“Ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara sebelumnya di mana mereka berperan sebagai pihak yang bersama-sama melakukan pidana korupsi, yaitu dari pihak penyedia,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Arief Adiharsa, dikutip dari Antara, Senin (15/7).
Dia mengatakan, penetapan keduanya sebagai tersangka sejatinya telah dilakukan pada Juli 2023. Namun baru diungkapkan oleh pihak kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kedua tersangka tersebut merupakan penyedia barang dari KSO Leader PT Piramida Dimensi Milenia dan KSO PT Arjuna Bangsa.
Adapun berkas Mashur dan Bambang telah dilimpahkan untuk kedua kalinya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 12 Juli 2024.
"Mengirimkan kembali kedua berkas perkara kepada JPU Kejagung RI pada tanggal 12 Juli 2024 sesuai Surat Kabareskrim Polri untuk tersangka Bambang Widianto Nomor:B/304/VII/RES.3.1./2024/Bareskrim tanggal 11 Juli 2024 dan untuk tersangka Mashur nomor : B/305/VII/RES.3.1./2024/Bareskrim tanggal 11 Juli 2024,” kata dia.
Trunoyudo tidak menyebutkan kapan berkas perkara tahap satu kedua tersangka tersebut dilimpahkan ke Kejagung. Dia hanya menyebut bahwa berkas tersebut dikembalikan oleh JPU Kejagung untuk dilengkapi atau P-19 pada 29 Mei 2024.
Sebelum melimpahkan kembali ke Kejagung, penyidik telah memeriksa seorang saksi dan menyita dua bidang tanah serta satu buah mobil sebagai upaya pemenuhan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil berkas.
Dia memastikan penyidik akan terus berkoordinasi dengan Kejagung agar JPU segera menerbitkan P-21 atau berkas perkara lengkap, sehingga penyidik bisa segera melimpahkan kedua tersangka serta barang bukti untuk disidangkan.
Sebelumnya, penyidik Dittipidkor telah melimpahkan berkas dua orang tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni Putu Indra Wijaya (PIW) dan Buana Priambudi (BP), untuk disidangkan.
Diketahui, Putu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan gerobak dagang tahun anggaran 2018 di Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (DJP3DN) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPN) Kemendag. Sedangkan Buana Priambudi juga merupakan seorang PPK pengadaan gerobak dagang tahun anggaran 2019.
Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau perbuatan menerima hadiah atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman 18 tahun pidana penjara.
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024