Bareskrim Polri ungkap 3 jaringan perdagangan orang, modus jadikan TKI bergaji besar

Merdeka.com - Bareskrim Mabes Polri mengungkap tiga jaringan perdagangan orang yang berbeda. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, mengatakan jaringan tersebut terdiri dari Arab Saudi, Malaysia dan China dengan modus yang juga berbeda-beda.

Untuk Jaringan Arab Saudi yang terungkap, misalnya. Para korban yang berjumlah 39 orang direkrut dan dikirim untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Mereka diiming-imingi gaji USD 250-300 per bulan. Jalur yang digunakan untuk menyelundupkan melalui Bandara Juanda ke Pontianak. Kemudian ke Entikong untuk diberangkatkan ke Miri dan Serawak. Lalu ke Kuala Lumpur.

Di Malaysia itu, korban ditelantarkan selama dua hari. Pelaku jaringan Arab Saudi yang telah diamankan dan ditetapkan sebagai 4 tersangka berinisial M, F, U dan R.

"Kita menerima korban-korban tersebut kemudian memeriksa ternyata mereka berasal dari Jakarta Barat dan NTB, dengan modus korban dikirim menjadi TKI dengan visa ziarah melalui Malaysia," kata Ari di Gedung Bareskrim KKP, Kamis (21/12).

Sementara pelaku dari jaringan Malaysia berinisial WHA. Sindikat itu mengiming-imingi 152 korbannya dengan gaji RM 900 per bulan. Serta berbagai fasilitas kerja.

Tapi kemudian, para korban justru bekerja tidak sesuai dengan penawaran yang telah dijanjikan. Baik tempat kerja, gaji hingga fasilitas yang didapat. Bukan itu saja, Polis Diraja Malaysia (PDRM) akhirnya menangkap dan menahan mereka selama 1 bulan dengan tuduhan TKI ilegal.

Lalu jaringan China dengan pelaku berinisial S alias S alias M dan AY alias BB. Sindikat ini mengiming-imingi 5 korban untuk diberangkatkan ke China sebagai TKI. Di sana, mereka dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

"Jaringan ini menggunakan izin visa wisata untuk korbannya. Akhirnya Kepolisian China mengamankan dan menahan mereka sebagai TKI ilegal," katanya

Dari pengungkapan ini, Indonesia berhasil menyelamatkan 176 korban. Ari mengatakan ke 7 tersangka dijerat dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Berisi tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Serta Undang-undang No. 39 Tahun 2004. Berisi tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (PPTKILN).

Dia menambahkan, jaringan perdagangan orang Arab, Malaysia dan China berkerja masing-masing dan tidak berhubungan satu sama lain.

"Sementara ini tidak terkoneksi tapi dalam penangkapan- penangkapan ini yang masih kita coba analisa," kata Ari.