Follow
Bawaslu Tangsel Kirim Peringatan Keras PPK Tepergok Makan Bareng Caleg
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kota Tangerang Selatan, mengakui adanya bujuk rayu, dari tim sukses dan pemenangan calon terhadap penyelenggara pemilu.
Hal tersebut, juga menjadi perhatian pihaknya, dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini.
Kordinator Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Tangsel, Slamet Santosa mengungkapkan, adanya laporan dari anggota Panwascam Kecamatan Pamulang. Jajarannya itu memergoki adanya temuan PPK kecamatan Pamulang diduga melakukan pelanggaran.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Bagaimana cara Panwascam menyampaikan pengunduran diri? Ia bersama 2 komisioner lainya melayang surat penguduran diri pada 26 Januari 2024.
-
Kenapa Panwascam Kranggan mengundurkan diri? Pengakuan mereka, pengunduran diri karena tak lagi harmonis dengan Bawaslu Kota Mojokerto.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
"Berdasarkan laporan, jajaran kami memergoki adanya temuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pamulang, diduga melakukan pelanggaran. Berupa makan bareng caleg," kata dia diacara Media Meeting di Bukit Pelayangan, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (11/4).
Dia menegaskan, penyelenggara pemilu tidak diperbolehkan untuk melakukan pertemuan dengan kandidat peserta pemilu.
Menurut dia, penyelenggara pemilu mesti bisa menjaga netralitas dan profesionalismenya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
"Kami sudah laporkan temuan ini kepada komisioner KPU Tangsel," ucap dia.
Saat dikonfirmasi ke KPU Tangsel, belum ada tanggapan hingga sore ini.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bawaslu menemukan unsur pelanggaran kode etik dari perbuatan petugas PPK dan PPS itu melakukan pesta minuman keras di kantor sekretariat.
Baca Selengkapnya
Viral di media sosial adanya sejumlah APK berbentuk baliho yang terlihat terpasang di trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
Baca Selengkapnya
Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca Selengkapnya
Perihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.
Baca Selengkapnya
Budi Setiyono menyampaikan tentang tata kerja Badan Pengawas Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya
Seluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata
Baca Selengkapnya
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca Selengkapnya
Total yang mengundurkan diri sebanyak 14 orang. Terdiri dari 3 anggota Panwaslu Kacamatan Kranggan beserta 5 orang staf pedukung dan 6 Panita Kelurahan/Desa.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika organisasi perangkat desa memberikan dukungan kepada capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Proses tersebut dilakukan pihaknya setelah menerima laporan resmi dari pelapor.
Baca Selengkapnya