BKSAP DPR Dorong Jokowi Bahas Investasi jika Berkunjung ke Papua Nugini

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana meminta Presiden RI Joko Widodo turut membahas isu investasi saat melakukan kunjungan ke Papua Nugini (PNG).

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini bersama sejumlah anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI. Delegasi diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan.

"Sekarang yang hadir Malaysia, Korea dan negara lainnya, perusahaan kita dari Indonesia belum hadir di sana (Papua Nugini), harusnya BUMN kita hadir," kata Putu dalam keterangan yang diterima di Jakarta dilansir Antara, Kamis (15/6).

Putu mengungkapkan permintaan di atas merupakan isi pertemuannya dengan PM James Marape, yang berharap banyak adanya peningkatan kerja sama dengan Indonesia di sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, perguruan tinggi, hingga investasi.

"Jadi, mereka menyadari bahwa mereka negara yang masih terus belajar. Mereka sangat berharap agar adanya kerja sama dengan kita dari berbagai sektor seperti peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan kerja sama people to people, pariwisata, direct flight dan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia harus menunjukkan bahwa perusahaan BUMN hadir di Papua Nugini. Sebab, kata dia, Papua Nugini membutuhkan dukungan Indonesia dalam peningkatan segala bidang.

"Menghadirkan perusahaan energi kita di mana kebutuhan akan listrik sangat besar juga di PNG, menghadirkan perusahaan karya kita agar dapat turut dalam mengerjakan berbagai proyek di PNG," katanya.

Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung, Putu mengingatkan agar pembahasan yang dilangsungkan bersama Papua Nugini tidak melulu membahas persoalan perbatasan wilayah saja.

"Kita negara tetangga, kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Masa bicaranya perbatasan terus, seharusnya lebih jauh, harus memberi manfaat kepada mereka dan kedua negara," tuturnya.

Menyoal rencana kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Papua Nugini pada 6-7 Juli mendatang, Putu mengingatkan agar lawatan tersebut kiranya menjadi momentum kunjungan yang komprehensif.

"Jangan menjadikan kunjungan ini sebagai kunjungan biasa. Jangan menjadi kunjungan ordinary," ucapnya.

Sebaliknya, ujarnya lagi, menjadikan kunjungan tersebut sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung, membantu dan membina hubungan yang lebih maksimal dengan Papua Nugini di berbagai bidang.

Menurut dia, apabila Indonesia ingin dihargai dan dihormati integritas teritorial-nya maka salah satunya ditempuh melalui kerja sama budaya, sekaligus menghargai dan menghormati balik budaya maupun seni Papua Nugini.

"Tentu mereka akan menghormati Indonesia dan menjaga konstitusi mereka tahun 1975 untuk terus menghormati teritorial integrity Indonesia serta menghormati NKRI," tuturnya.

Sebab, menurut dia, sikap Papua Nugini saat ini tidak mengakomodasi dan menolak gerakan separatis sehingga situasi tersebut sangatlah penting untuk dijaga serta diperhatikan agar tidak berbalik.

"Kalau kita abai, mereka pun akan merubah sikap politik mereka. Mungkin mereka akan mendukung gerakan separatis, mungkin mereka akan memfasilitasi gerakan separatis Papua Merdeka di negara mereka," ucap dia.