BMKG, lembaga yang berwenang keluarkan peringatan tsunami

Merdeka.com - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG M. Riyadi mengimbau kepada warga Pandeglang untuk tak panik terhadap 'prediksi' tsunami dengan ketinggian 57 meter yang dikeluarkan lembaga lain. Menurut Riyadi, hanya BMKG yang berwenang untuk mengeluarkan peringatan tsunami tersebut.

Menurut dia, keresahan warga Pandeglang setelah viralnya berita tentang prediksi tsunami di Pandeglang, Banten yang menggunakan pernyataan seorang peneliti. Tapi ternyata, peneliti itu menyebut kajian mengenai tsunami itu mengenai potensi, bukanlah prediksi.

"Tugas kami mengeluarkan peringatan, bukan mengeluarkan kajian. Tapi saya tahu bahwa kajiannya itu berbeda-beda, tergantung metode yang dipakai," kata Riyadi di NAM Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/4).

Selain itu, dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar bisa melakukan konfirmasi ke BMKG melalui hotline resmi di nomor 021-6546315, jika ada informasi yang meresahkan terkait bencana tsunami atau gempa bumi. Karena, hanya BMKG lah yang dapat mengambil kebijakan untuk mengumumkan peringatan bencana.

"Kalau ada informasi begitu (meresahkan), lihatlah sumbernya. Kami membuka hotline," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Nelayan Pandeglang, Nawawi mengaku saat ini warga Pandeglang masih merasa trauma terkait adanya pemberitaan soal 'Prediksi' tsunami 57 meter dengan sumber peneliti Widjo Kongko dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Widjo telah memberikan hak jawab guna meluruskan informasi tersebut bahwa dirinya tidak memprediksi, tetapi memaparkan potensi.

"Sampai sekarang juga warga masih trauma terutama yang hidupnya di pesisir. Mungkin karena kita orang agamis, kita berpegangan pada keimanan. Yaudahlah hidup mati ada tuhan yang atur," ujar Namawi.

Selain itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Pol Abdul Karim mengatakan, dengan adanya pemberitaan tersebut bukan hanya berdampak kepada keresahan masyarakat, tetapi juga terhadap iklim investasi.

"Kebetulan di Pandeglang itu kan ada kawasan ekonomi khusus yang baru diresmikan Pak Presiden Joko Widodo. Pak Presiden kan lagi senangnya membangun, investasi, dan sebagainya. Dampak informasi itu ke sana juga. Komplain-komplain dari investor," kata Abdul.

Sampai saat ini, Polda Banten masih menyelidiki kesalahan informasi yang tersebar melalui media tersebut. Abdul mengatakan, sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengklarifikasi hal tersebut.