BNP2TKI bakal kembali kirim TKI ke Timur Tengah dengan format baru

Merdeka.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berencana kembali mengirim TKI ke sejumlah negara di Timur Tengah. Sebab, BNP2TKI telah menyusun dan merumuskan solusi terkait penempatan TKI ke Timur Tengah yang selama ini masih dihentikan sementara (moratorium).

"Kami memang sedang menyusun solusi-solusi baru dan merumuskan format tata kelola penempatan dan perlindungan TKI yang baru sebagai solusi ketika nanti moratorium TKI ke Timur Tengah dicabut," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, Jumat (15/9).

Nusron mengatakan, berdasarkan data imigrasi, selama masa moratorium terbukti banyak TKI ilegal dan berangkat dengan berbagai cara. Hal itu menjadi salah satu alasan diperlukannya tata kelola baru.

"Melihat masalah-masalah yang banyak, bisa disimpulkan bahwa moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya," katanya.

Berdasarkan data imigrasi, saat moratorium berlangsung ternyata masih ada sekitar 2.600 TKI ilegal per bulan ke Timur Tengah. Jadi, dalam satu tahun masih ada sekitar 30.000 orang tak tercatat oleh negara, tak tercatat oleh BNP2TKI, Menaker maupun Kemenlu.

"Ini kemudian menjadi masalah ketika mereka bekerja di luar negeri. Misalnya ada TKI ilegal di bandara yang tidak tahu bagaimana cara pindah pesawat. Ada yang tidur tiga hari tiga malah di bandara Dubai. Ada juga yang bekerja di sana tapi tak sesuai dengan yang dijanjikan dan skillnya tak memadai. Pada akhirnya, pemerintah yang tergopoh-gopoh menyelesaikan," kata Nusron.

Nusron mengatakan soal TKI tidak lepas dari kenyataan bahwa dunia tenaga kerja menggunakan pendekatan supply and demand. Supply bisa dilihat dari fakta banyaknya pengangguran di desa-desa.

"Kita setiap tahun ada gap antara serapan tenaga kerja sebesar 1,2-1,3 juta angkatan kerja. Angkatan kerja sebanyak 2,8 juta dan yang terserap 1,5 juta, sedangkan sisanya pengangguran. Ini potret tenaga kerja dan pengangguran yang kemudian berpotensi termobilisasi ke luar negeri dan jumlahnya sebanyak 1,3 juta tenaga kerja. Mereka ini yang pengangguran penuh yang tidak punya kerja sampingan maupun paruh waktu. Itulah sebabnya penempatan TKI ke timur tengah mau dibenahi," jelasnya.

Sementara soal demand, kata dia, Arab Saudi dan negara di Timur Tengah jelas-jelas membutuhkan TKI. Mereka tak mau tenaga kerja dari Filipina dan negara lain karena TKI ramah dan memiliki kultur agama yang sama.

Karena itu, menurutnya, solusinya adalah diperlukan format dan model baru penempatan TKI ke Timur Tengah terkait model penempatan. Jika sebelum moratorium TKI bekerja pada satu rumah tangga dan tinggal bersama majikan, di model baru sebagai solusi pengguna jasa TKI tetap rumah tangga tapi satu pekerja tak dimiliki atau bekerja pada satu rumah tangga saja namun bisa pindah-pindah.

"Jadi dalam satu hari misalnya, TKI bekerja di satu majikan dalam waktu 4 sampai 5 jam kemudian pindah ke rumah lain. Sehingga dijamin mereka bekerja hanya 8 jam. Lebih dari itu adalah lembur," kata Nusron.

Pihaknya menawarkan asrama atau mess sebagai solusi buat tempat tinggal TKI. Namun, jika TKI tersebut atas kesadaran sendiri mau tinggal di rumah majikan tak menjadi masalah asalkan ada perjanjian.

Dia juga membeberkan soal penempatan dan kontrak kerja. Menurutnya, sebelum moratoriumkontrak kerja antara TKI dengan majikan dilakukan secara langsung. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol.

"Solusinya yang kita siapkan adalah akan dibedakan antara pengguna dan pemegang kafil atau penanggungjawabnya. Jadi kontrak kerja nantinya dengan serikat atau dengan agensi. Dengan demikian kalau ada masalah kita tak berhubungan dengan majikan. Kita tak berhubungan dengan 500.000 majikan karena kontraknya dengan serikat. Sekarang ada sekitar 20 serikat atau agen yang kita juga punya grade kualifikasinya," katanya.

Menurutnya, pola dan sistem baru sebagai solusi pencabutan moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah ini akan segera diujicoba di empat kota di Arab Saudi, yakni Jeddah, Makkah, Madinah, Riyad. Ujicoba ini akan dilakukan secepatnya paling lambat akhir 2017.

"Intinya nanti TKI di Timur Tengah kira-kira statusnya sama dengan house keeping ataupun pekerja di hotel dan restoran. Semacam semi professional. bukan lagi PRT," katanya. (mdk/dan)