BPIP Sebut BTU Pendidikan Pancasila Jangan Cuma sampai Kepala Dinas, Guru Harus Paham
Perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah
Perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah
BPIP Sebut BTU Pendidikan Pancasila Jangan Cuma sampai Kepala Dinas, Guru Harus Paham
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus mengawal penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila sejak dirilis 21 Agustus lalu.Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengatakan, perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di sekolah.
"Perlu kita memikirkan langkah-langkah bagaimana supaya langkah yang sudah dilakukan ini semakin kuat, semakin mendorong pendidikan. Maka perlu kita untuk memformulasikan pengimplementasian Buku Teks Utama ini," kata Rima dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Strategi Penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila, Kamis (6/6).
Rima menyebut, penerapan BTU perlu didorong sebagai gerakan nasional yang strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia.Bagi Rima, diperlukan energi dan kolaborasi yang kuat hingga lintas sektoral sebagai bentuk gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rima menilai, sinkronisasi antar lembaga harus diperkuat kembali bersama Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemendagri dan Kemenag.
“Sehingga enforcement ke bawah itu semakin tegas bahwa sudah wajib melaksanakan BTU ini di dalam Pendidikan Pancasila. Maka kita perlu berkolaborasi untuk penerapan dan penguatan itu," tegas Rima.
Menilik hal tersebut, Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah mengatakan, perlunya mengatur strategi baru yang solid dan kokoh.
Prof. Amin menyampaikan BTU harus sampai secara efektif kepada guru-guru yang akan mengajarkan Pendidikan Pancasila. Hal ini menjadi sangat vital, karena guru sebagai garda terdepan pendidik.
“Malam ini kita harus mengatur strategi baru, sebagai gerakan nasional, dimulai dari antar kedeputian dan lintas koordinasi perlu duduk. Selain itu, BTU harus menyentuh guru, bukan kepala dinas, itu kuncinya, gurulah garda terdepan kita,” ucap Prof Amin.
Prof Amin mendorong BPIP untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemenag dalam mengoptimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila tersebut.
“Kita harus duduk bareng, koordinasi yang apik bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenag dan sektoral terkait,” tuturnya.
Senada dengan itu, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyebut, perlunya pemahaman yang serentak akan perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan Buku sebelumnya.
“Sebagian guru barangkali tidak memahami perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku yang lama, kewarganegaraan. Diperlukan konten atau sosialisasi, kerjasama, untuk lebih mudah memahami perbedaannya. Apa yang membedakan dengan pendidikan Pancasila yang dulu,” ujar Benny.
