Buntut Dugaan Intimidasi Pungli, Dani Hamdani Dicopot dari Kepala BKPSDM Pangandaran

Merdeka.com - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata akhirnya mencopot Dani Hamdani dari Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pencopotan itu merupakan buntut dari dugaan intimidasi dan persoalan pungutan liar (pungli) yang dilaporkan Husein Ali Rafsanjani.

Jeje mengatakan bahwa selaku bupati dirinya memiliki kewenangan subjektif yang bisa memindahkan, memutasi, dan merotasi pegawai atas dasar kepentingan pemerintah daerah Pangandaran. Pemindahan itu pun dinilai dari layak dan tidaknya seseorang memegang jabatan tersebut.

“Setelah mendengarkan pertimbangan dengan ini saudara Dani Hamdani saya bebaskan dan hentikan jabatan sebagai Kepala BKPSDM. SK (surat keputusan) pemberhentian sejak hari ini. Untuk pembinaan akan dikonsultasikan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), yang bersangkutan juga boleh untuk meminta perlindungan KASN,” kata Jeje, Selasa (16/5).

Ia mengungkapkan bahwa apapun nanti hasil putusan terkait Dani Hamdani, dirinya akan tetap akan memberhentikan jabatannya dari Kepala BKPSDM. Itu karena ia melihat Dani Hamdani melakukan langkah yang tidak cermat dan profesional terhadap penanganan pengaduan yang dilakukan Husein di situs lapor.go.id.

“Langkah yang dilakukan (Dani Hamdani) tidak diatur dalam ketentuan dan itu bertentangan dengan nilai-nilai reformasi birokrasi berkaitan dengan sistem pelaporan. Itu yang menjadi dasar, kita berhentikan dari jabatan itu,” ungkapnya.

Menurut Jeje, ramainya kasus Provinsi Lampung kaitan dengan jalan rusak dan Kabupaten Pangandaran terhadap dugaan pungli di media sosial, adalah akibat dari cara penanganan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi sebagaimana diatur dari Peraturan Pemerintah nomor 94 dan Peraturan Bupati Pangandaran.

“Kalau ada yang lapor tidak usah dicari siapa yang melaporkan karena pelapor dilindungi. Dan apapun yang terjadi di kantor penanggung jawabnya adalah kepalanya,” ucapnya.