Follow
Burhanuddin Minta Jaksa Tetap Netral Jelang Tahun Politik, Jika Tidak Disanksi Tegas
Merdeka.com - Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, memerintahkan para kepala kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di daerah untuk melakukan pengawasan melekat ("waskat") guna menjaga netralitas jajaran pada tahun politik. Meski masih setahun lebih, dia ingin semua aparatur Korps Adhyaksa menaati aturan itu.
"Saya tegaskan kepada para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan melekat guna memastikan netralitas jaksa hingga dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya," kata Burhanuddin dalam Pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI di Jakarta, Rabu (4/1).
Burhanuddin menjelaskan saat kini eskalasi politik mulai terasa meski Pemilu digelar 2024. Oleh karena itu, kejaksaan sebagai sentral pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024 harus bekerja profesional dan menjaga netralitas.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Siapa yang diduga sebagai pelaku? 'Kalau musuh kita mah nggak tahu ya, kita gak bisa nilai orang depan kita baik di belakang mungkin kita nggak tahu. Kalo musuh gue selama ini nggak ada musuh ya, mungkin musuh gua yang kemarin doang ya, yang bermasalah sama gua doang kali yak,' ungkapnya.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Apa yang dituntut oleh jaksa? 'Menghukum terdakwa Bayu Firlen dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,' lanjutan dari keterangan yang dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-
Siapa yang akan mengawasi Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
Bagi jaksa yang kedepatan melanggar aturan-aturan tersebut, Burhanuddin berjanji memberikan sanksi tegas.
"Apabila ditemukan adanya indikasi perbuatan yang mengarah pada hal tersebut, maka saya pastikan akan dilakukan evaluasi kepada yang bersangkutan," ujar Burhanuddin.
Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dihadiri Ketua Komisi Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung, serta diikuti secara virtual Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Demikian dikutip dari Antara.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menjelang Pemilu 2024, Burhanuddin mengungkapkan, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca Selengkapnya
Burhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional
Baca Selengkapnya
Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca Selengkapnya
Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya