Cak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare
Kata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan.
Cak Imin melanjutkan, kita harus sadar bahwa krisis iklim harus dimulai dengan etika lingkungan.
Cak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare
Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar menyebut petani merupakan penolong negeri ini. Termasuk juga dengan petani dan nelayan. Negara, kata Cak Imin, telah abai terhadap petani dan nelayan.
"Kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga guru rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta," kata Cak Imin saat memaparkan visi misi dalam debat Cawapres kedua di JCC Senayan, Minggu (21/1).
"Artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000," imbuhnya.
Di sisi yang lain, kata Cak Imin, upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui mengabaikan petani juga meninggalkan masyarakat adat.
"Akhirnya kita menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan saudara-saudara sekalian krisis iklim terjadi dan mengatasinya tidak hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall yang tidak mengatasi masalahnya," katanya.
Cak Imin melanjutkan, kita harus sadar bahwa krisis iklim harus dimulai dengan etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam serta tidak menang-menangan.
"Seimbang manusia dan alam akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang. Di Dalam melaksanakan pembangunan kita, kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak di atasi dengan serius bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lain," katanya.
Selanjutnya, kata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan. Keadilan antargenerasi, keadilan agraria dan tentu keadilan sosial.
"Sekalian rakyat harus dilibatkan. Rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu desa harus menjadi titik tumpuk pembangunan petani, nelayan, peternakm masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional," tuturnya.
Selain itu, reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani. Menurut Cak Imin, energi baru dan terbarukan harus digenjot bukan malah dikurangi targetnya.
"Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat negara menunggu langkah kita berdua berdua kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.
