Follow
Cegah TPPO, DPR minta penerbitan paspor umrah dan haji diperketat
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mendukung sikap Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM yang menunda penerbitan 3.825 paspor untuk para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) karena teridentifikasi akan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut Sodik, modus perdagangan orang ke timur tengah melalui paspor haji dan umrah sudah lama berlangsung.
"Penyalahgunaan visa umrah dan haji untuk menjadi TKI sudah lama berlanjut, hal ini juga mengganggu kelancaran pelaksanaan umrah dan citra jemaah umrah di mata pemerintah Arab Saudi," kata Sodik dalam pesan singkat kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (5/6).
Sodik mengatakan, Komisi VIII DPR sudah lama meminta pengawasan lebih ketat atas pengajuan paspor untuk keperluan keberangkatan TKI ke sejumlah kementerian. Menurut dia, penundaan paspor itu adalah hasil kerjasama pihaknya dengan instansi terkait.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Kenapa Imigrasi Denpasar perkuat pengawasan? Kasus-kasus viral itu diakui memicu kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan penindakan WNA di wilayah Imigrasi Denpasar yang meliputi 5 kabupaten (Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung Utara) ditambah Kota Denpasar.
-
Apa yang DPR minta Menag lakukan terkait umrah backpacker? Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah yang diperlukan guna merespons maraknya umrah mandiri atau backpacker.
-
Kenapa DPR minta Menag atur umrah backpacker? 'Komisi VIII meminta Menag mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tengah maraknya umrah backpacker,' kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja bersama Menag Yaqut di Kompleks Parlemen di Jakarta dilansir Antara, Senin (18/3). Komisi VIII menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap jamaah umrah dari Tanah Air.
-
Kenapa Pemprov DKI menetapkan syarat ketat untuk pendatang baru? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
"Komisi VIII sudah lama meminta peningkatan pengawasan antara Kemenag, Imigrasi dan Menteri KetenagaKerjaan dan hasil temuan Imigrasi adalah hasil kerjasama kita secara sinergi," ujar Sodik.
Sodik berharap bahwa kerjasama pihaknya dengan beberapa instansi terus dapat ditingkatkan. Hal itu agar dapat memperlancar proses ibadah haji dan tidak kembali menimbulkan citra buruk di mata Arab Saudi.
"Kita berharap sinerji ini dapat terus ditingkatkan untuk mencegah potensi-potensi penyimpangan dan memperlancar proses haji dan umrah yang sebenarnya," pungkas Sodik.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menunda penerbitan 3.825 paspor untuk para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Penundaan penerbitan paspor itu dilakukan karena teridentifikasi akan menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO).
Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie, penundaan penerbitan paspor itu untuk mencegah terjadinya TPPO. Sebab, pihak imigrasi telah mencium modus digunakan para CTKI agar mendapatkan paspor.
"Sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 3 Juni 2017, Ditjen Imigrasi telah mengidentifikasi modus operandi para CTKI yang berpotensi menjadi korban TPPO, dengan menggunakan motif umrah, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, dan wisata," kata Ronny di Kantor Ditjen Imigrasi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (4/6).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polri saat ini menangani 175 kasus TPPO yang menjadikan para korban TPPO sebagai pekerja seks komersial.
Baca Selengkapnya
Ribuan orang tersebut, terpengaruh iming-iming pemberian kerja di luar negeri secara ilegal atau non prosedural.
Baca Selengkapnya
Pemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, tak ada yang salah dengan bekerja di luar negeri, namun harus melalui jalur resmi.
Baca Selengkapnya
Penambahan syarat bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) ini diusulkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca Selengkapnya
Para calon pekerja migran tersebut sedianya akan diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah, Kamboja, Thailand, dan China.
Baca Selengkapnya
Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah.
Baca Selengkapnya
Para pelaku berupaya mengirimkan para PMI secara ilegal, khususnya cacat administrasi seperti menggunakan visa yang tidak sesuai.
Baca Selengkapnya
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan dan modus-modus lain semakin marak terjadi.
Baca Selengkapnya
Sebanyak empat tersangka ditangkap dalam operasi yang dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu di Bandara Ngurah Rai Bali dan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.
Baca Selengkapnya