Dana Rp 100 T pengalihan subsidi BBM bukan untuk KKS, KIP, & KIS

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Premium dan Solar masing-masing Rp 2.000. Diperkirakan negara dapat menghemat anggaran mencapai Rp 100 triliun, dan akan disalurkan kepada program-program pemerintah pro rakyat.

Namun demikian, Deputi bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Chazali Situmorang mengatakan dana hasil tersebut tidak disalurkan untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama tahun 2014. Alasannya, menurut dia, dana yang disalurkan melalui tiga kartu ini sudah dianggarkan pada APBNP 2014.

"Waktu itu belum dikaitkan dengan kenaikan harga BBM karena dana itu sudah dialokasikan dalam APBNP 2014 yang dimasukkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial," ujar Chazali di Jakarta, Rabu (19/11).

Orang lain juga bertanya?

Chazali mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 15,5 juta jiwa yang akan mendapat KKS ini. Tetapi, sejak diluncurkan pada tanggal 3 November 2014 hingga saat ini baru sekitar 1.030.000 jiwa yang telah menerima kartu ini, sehingga perlu diperpanjang dari sebelumnya sampai Desember 2014 menjadi Juni 2015.

Namun demikian, anggaran untuk tiga kartu ini selama masa perpanjangan Januari-Juni 2015 belum dirancang. Menurut Chazali, pembiayaan dalam masa tersebut akan diambilkan sebagian dari dana hasil penghematan subsidi BBM.

"Di 2015 tidak ada yang menyebut secara eksplisit soal kartu-kartu sumber dana dari Rp 100 triliun penghematan subsidi BBM selain untuk infrastruktur, kesehatan kan dibilang Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk membackup program perlindungan sosial," ungkap dia.

Meski demikian, Chazali belum dapat memastikan besaran dana hasil penghematan subsisi BBM yang dialokasikan untuk ketiga kartu ini. Yang jelas, menurut dia, untuk KKS saja membutuhkan dana sebesar Rp 18,6 triliun selama Januari-Juni 2015.

Dana tersebut akan disalurkan kepada 15,5 juta jiwa setiap dua bulan sekali sebesar Rp 200 ribu setiap bulan. "Itu pun baru KKS loh, belum KIS dan KIP," terangnya.

(mdk/bal)