Demokrat Minta Pemerintah Jangan Terburu-buru Tangani WNI Eks ISIS

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dalam menangani 600 lebih eks kombatan ISIS asal Indonesia. Perlu juga dipertimbangkan apakah mereka benar-benar berniat bergabung dengan ISIS.

"Tentu semuanya harus dipikirkan secara proporsional. Jadi tidak terburu-buru, tetapi betul-betul dimaping dengan baik. Apa yang sesungguhnya terjadi di sana, apa motif dan modusnya, seberapa dalam juga mantan-mantan WNI yang kemudian juga terlunta-lunta ke luar negeri sebagai akibat terbawa oleh ideologi ISIS ataupun berjuang dengan ISIS," ungkapnya, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/2).

Terkait hal itu, Pemerintah tentu harus melakukan validasi data terkait para eks kombatan ISIS tersebut. Dengan demikian, Pemerintah memiliki data akurat terkait profil masing-masing orang.

"Sekarang ini data-data yang bersumber dari data intelijen ini bukan data yang diungkap ke publik, makanya pemerintah sekarang melakukan validasi untuk memastikan data-data yang ada di sana. Yang terkait keterlibatan para mantan WNI ini, apakah dia kombatan, supporting atau sebagainya," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya aspek hukum terkait status kewarganegaraan para eks kombatan ISIS.

"Aspek legal sudah clear, karena bagaimana pun juga WNI yang sudah kemudian bergabung dengan ISIS ini menjadi bagian dari konteks hukum, di mana warga negara ini sudah menanggalkan Kewarganegaraan Indonesia kemudian bergabung di dalam tentara di ISIS sendiri. Saya memahami perspektif negara dalam memahami ini," paparnya.

Selain itu, aspek stabilitas keamanan negara pun menjadi pertimbangan. Perlu dijamin bahwa rencana pemulangan eks kombatan ISIS justru menimbulkan ketidakamanan dalam negeri.

Dia pun mengomentari rencana pemerintah untuk hanya memulangkan anak-anak saja. Hal tersebut bukan perkara mudah. Tuliskan dari berbagai sudut pandang perlu diambil pemerintah.

"Satu sisi mengenai persoalan bagaimana tanggapan masyarakat di sini orang tua mereka yang ada di sana. Tetapi ini kearifan dan kebijakan pemerintah untuk melindungi khususnya anak-anak di bawah umur akibat ulah orang tuanya yang bertanggungjawab juga perlu dicarikan jalan keluar," katanya.

Pendekatan Psikologi

Salah satu pendekatan atau sudut pandang yang bisa digunakan, lanjut dia, yakni sudut pandang psikologi. Apakah kemudian tidak muncul problem bagi anak-anak tersebut jika dipisahkan dari orangtuanya.

"Anak-anak yang selama ini dibawa orang tuanya akan kita pisahkan nah itu problem tersendiri," jelas dia.

Terkait hal ini, dia mengambil contoh yang dilakukan oleh Presiden AS, Donald Trump ketika menangani pengungsi dari Meksiko.

"Jangan sampai seperti kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ketika banyak pengungsi meksiko orang tuanya tidak boleh masuk tapi anak-anaknya diambil. Ini kan bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak," imbuhnya.

Dalam penanganan anak-anak tersebut tentu akan ada banyak pihak yang terlibat. Jadi tidak hanya BNPT saja.

"Karena kita punya komisi anak ya kan. Anak ini tergantung kapasitasnya apakah dia balita dibawa lima tahun. kalau bicara anak-anak yang sangat dini usia lima tahun dia mengerti apa soal ideologi, dia mengerti apa soal sebuah perang. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dia menyaksikan indoktrinisasi dari ideologi yang dilakukan oleh ISIS. Kita tidak boleh gegabah," tandasnya.