Desakan Menteri BUMN Rini Soemarno mundur muncul lagi

Merdeka.com - Desakan mundur kepada Menteri BUMN Rini Soemarno kembali muncul. Setelah diminta mundur dalam kasus karut marutnya perpanjangan kontrak JICT, Rini kini didesak untuk 'resign' setelah namanya muncul dalam Panama Papers.

Panama Papers adalah bocoran data dokumen klien firma Hukum asal Panama yang banyak mengindikasikan sejumlah tindak pidana, seperti penggelapan pajak.

Menanggapi hal tersebut, ‎Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM)‎, Fahmy Radhi‎, meminta ‎pemerintah responsif dengan memeriksa semua orang Indonesia yang namanya tercantum di dalam Panama Papers.

"Kemudian nama yang terindikasi melakukan kejahatan pajak, pencucian uang dan sebagainya, agar diserahkan ke penegak hukum," kata Fahmi di Jakarta, Jumat (22/4).

Fahmi juga berharap ‎KPK untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perpanjangan kontrak JICT, yang berpotensi melanggar undang-undang dan merugikan negara‎.

"KPK diharapkan melanjutkan proses pemeriksaan RJ Lino sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010," kata Fahmi.

Untuk diketahui, ‎KPK hingga kini belum menahan RJ Lino sebagai tersangka kasus JIC. Bahkan proses pemeriksaan atas bekas Dirut Pelindo II itu seakan tanpa perkembangan. "Tanpa ada kepastian kelanjutannya," tambahnya.

Fahmi mengingatkan pemerintah untuk membatalkan perpanjangan kontrak JICT karena ada indikasi perpanjangan JICT melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara.

Seperti diketahui, desakan terhadap Rini untuk mundur dari Menteri BUMN dilakukan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aksi Nasional Mahasiswa (PANAMA). Mereka menggelar aksi mogok makan di halaman DPRD Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno karena namanya tercantum di dalam Panama Papers.

Sebelumnya, desakan pengunduran Rini Soemarno sebagai menteri BUMN juga pernah muncul beberapa waktu lalu saat Rini Soemarno disebut-sebut terlibat dalam pelanggaran hukum yang merugikan negara atas perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), yang dilakukan secara sepihak oleh mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.