Di depan anggota DPR, KPK akui terima dana hibah dari luar

Merdeka.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi III DPR, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa sempat bertanya terkait dana hibah. Pertanyaan itu disampaikannya karena dana tersebut tak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian, Lembaga, atau Negara (RKA-KL) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada enggak dana-dana hibah? Jangan sampai ada duplikasi antara yang menggunakan uang rakyat dengan hibah-hibah diambil itu," tanya Desmond di ruang komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa pihaknya kerap menerima dana hibah. Namun dana hibah tersebut tak pernah berwujud uang.

‎"Tapi hibah yang kami terima tak ada yang berwujud uang. Karena kalau berwujud uang pasti dekat dengan aturan yang Menkeu dan Bappenas, harus masuk APBN kita. Tapi kami selalu menerima dalam bentuk mungkin tawaran pelatihan dari mana-mana, bisa dari FBI, dari kemitraan," ungkap Agus.

Lantas Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyela. Dia bertanya adakah hibah dalam bentuk barang misalnya terkait penambahan alat sadap baru. ‎

"Barangnya adalah alat peraga pendidikan, jadi nerima dalam bentuk bus. Itu untuk sosialisasi program KPK ke daerah-daerah, itu dalam bentuk itu, tapi dari rupiah murni enggak ada yang kita beli bis," kata Agus.

Kemudian Desmond kembali menimpali, menurutnya esensi yang diungkapkan Agus, memang anggaran penunjang sengaja tak dimasukkan. Padahal menurutnya KPK harus transparan dan menjadi pelopor terkait keberanian blak-blakan soal anggaran. ‎

"Kalau pendidikan di luar negeri, kan ada dana kita, tolong itu nanti dianggarkan. Dianggarkan biar kita tahu juga. Karena kita penghematan anggaran seperti yang dikemukakan pemerintah, catatan kecil ini, KPK harusnya memberikan contoh pada semua lembaga. Karena mitra kami yang lain juga menganggarkan ini. Sehingga bisa dianggap rasional dan mana yang layak kita dukung untuk penegakan hukum," beber Desmond.

"Barang seperti bus tadi harus disampaikan supaya kita ada catatan," imbuh Bambang menutup topik terkait dana hibah KPK.