Didebat kedua, Khofifah-Emil dinilai berikan solusi konkret dan relevan

Merdeka.com - Debat seri kedua Pilgub Jawa Timur 2018 kembali mempertemukan dua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur. Keduanya membeberkan program masing-masing di bidang ekonomi dan pembangunan.

Dalam debat kedua yang digelar KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/5) ini pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak tampak tampil kompak mengenakan kostum elegan dan batik oranye.

Dalam debat, Khofifah menegaskan, pembenahan infrastruktur sangat perlu diperhatikan. Hal ini untuk meningkatkan mobilitas ekonomi agar bisa berjalan lancar. Khofifah juga berkomitmen memeratakan ekonomi melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.

"Kami ingin mereka menjadi bagian penguatan strategis. Apakah penguatan jejaring mereka bahwa kami Khofifah-Emil akan memfasilitasi sentra industri. Ada commnunal branding. Kita ingin menyiapkan pusat informasi koridor di 5 Bakorwil (Badan Koordinator Wilayah). Format ini seiring untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM," kata Khofifah.

Melihat proses debat kedua ini, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Rumayya Batubara menilai duet kandidat Khofifah-Emil paling menguasai panggung. Khofifah menjelaskan detil programnya di sektor ekonomi dan pembangunan ini.

Pasangan nomor satu ini kembali menghadirkan data terkini berdasarkan data BPS. membeberkan program yang disiapkan untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Timur. Baik Khofifah maupun Emil tampil prima dengan paparan program yang begitu lengkap plus dengan rancangan anggaran yang dibutuhkan.

Kemudian, Rumayya menilai program yang ditawarkan pasangan Khofifah-Emil tampil lebih konkret. Sehingga realisasi dari program yang ditawarkan Khofifah-Emil lebih masuk akan dan mudah dilaksanakan.

"Secara umum kedua Paslon sudah sukses untuk membahas masalah utama ekonomi Jatim yaitu kesenjangan. Namun dari segi substansi saya melihat Program usulan paslon 1 lebih realistis dan konkret," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/5).

Seperti saat memaparkan program pertanian, Khofifah-Emil dinilai bisa memaparkan secara komprehensif. Khofifah-Emil membahas seluruh komoditas yang dibutuhkan masyarakat.

"Misal dalam program pertanian, paslon 1 secara komprehensif membahas 4 komoditas utama Jatim (beras, jagung, gula & garam) dengan strategi unik untuk masing-masing komoditas, sedangkan Paslon 2 hanya membahas tentang beras," ucapnya.

Kemudian terkait program penstabilan harga pasangan nomor 2 disebut tidak relevan. Sebab, tidak sesuai dengan realitas keuangan daerah.

"Solusi masalah kestabilan harga komoditas pertanian Paslon 2 juga terlalu utopis & birokratik melalui pembentukan BUMD pangan," jelasnya.

"Padahal nyatanya sebagian besar BUMD Jatim dalam kondisi keuangan yang tidak sehat, terlebih lagi APBD Pemprov Jatim hanya sekitar 30 persen dari total APBD kabupaten/kota di Jatim," lanjutnya.

Sebaliknya soal stabilitas harga, peraih Hadi Soesastro Australia Award 2015 menilai pasangan Khofifah-Emil menawarkan program yang relevan karena ditopang para pelaku ekonomi masyarakat seperti petani dan pedagang. Program stabilitas harga Khofifah-Emil disebut lebih pro-rakyat kecil.

"Solusi kestabilan harga Paslon 1 lebih realistis dengan melakukan sinkronisasi dalam siklus penanaman antar petani di Jatim agar tidak terjadi over supply saat panen, program ini tidak hanya mensasar akar masalah dari kestabilan harga tapi juga hemat ongkos dari sisi anggaran," jelasnya.

Kemudian terkait pengentasan pengangguran pasangan dwi tunggal ini lebih menawarkan pada pengembangan UMKM sehingga tenaga yang terserap bisa lebih banyak.

"Solusi mengatasi pengangguran paslon 1 lebih realistis dengan bertumpu pada UMKM dimana sektor ini memang bersifat padat karya sehingga ketika sektor ini didorong tumbuh efeknya besar ke penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran," jelas alumnus doktor The University of Western Australia ini.

Sebaliknya, solusi paslon Ipul-Puti dengan menggunakan hitungan-hitungan penciptaan lapangan kerja melalui PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri). Model ini dinilai sangat beresiko dan tidak akurat.

"Mengingat sektor ini bersifat pada modal, terlebih lagi jenis lapangan pekerjaan yg diciptakan PMA/PMDN akan cenderung membutuhkan pekerjaan dengan pendidikan yang tinggi, sedangkan sebagian besar angkatan kerja di Jatim masih berpendidikan rendah," ucapnya.

"Apalagi tidak ada jaminan bahwa lapangan kerja yg diciptakan PMA/ PMDN akan diisi oleh pekerja dari Jatim," tegasnya lagi.

Hal senada juga disampaikan Ketua HKTI (Himpunan Kelompok Tani Indonesia) Ahmad Nawardi terkait program peningkatan produktifitas garam. Dia menilai program Khofifah-Emil terkait peningkatan produktifitas garam sangat ditunggu masyarakat Madura.

"Sangat mengapresiasi program meningkatkan produktifitas garam. Kalau mendorong sudah biasa. Harus ada program khusus program madura.Soalnya madura punya potensi. Lahan garamnya cukup luas," ucap Nawardi.

"Realistis sekali kalau madura ditingkatkan garamnya sehingga minimal bisa mengurangi impor dan bisa mensupply kebutuhan garam," pungkasnya. (mdk/fik)