Dilema Belajar Tatap Muka

Merdeka.com - Sejak awal September 2021, ruang kelas di sejumlah sekolah sudah mulai dibuka. Pemerintah memperbolehkan aktivitas belajar tatap muka setelah beberapa indikator menunjukkan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan pelonggaran aktivitas diberlakukan. Termasuk aktivitas belajar tatap muka di sekolah. Meskipun dibatasi jumlah siswa di dalam kelas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menjelaskan, sebanyak 42 persen sekolah atau sekitar 118.000 sekolah di wilayah PPKM level 1-3 telah menggelar belajar tatap muka secara terbatas.

Pembelajaran tatap muka terbatas hanya dilakukan di daerah dengan level PPKM 1-3. Syaratnya mengedepankan protokol kesehatan, prinsip kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan. Pelaksanaan sekolah tatap muka dilakukan secara bergantian dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok belajar. Mengingat ada syarat kapasitas dalam setiap kelas.

Pengalaman Negara Lain

Beberapa negara di dunia sudah lebih dulu membuka gerbang sekolah. Mereka memiliki pengalaman membuka sekolah dan belajar tatap muka meski Pandemi belum usai. Indikator membuka sekolah karena menurunnya angka kasus positif. Pemerintah di sejumlah negara melonggarkan aturan pembatasan dan membuka kembali aktivitas belajar mengajar meski dengan syarat dan protokol kesehatan ketat.

China menjadi negara yang mengklaim paling cepat mengendalikan pandemi. Pemerintah China membuka sekolah. Tak lama, muncul kasus baru di sebuah sekolah dasar (SD) di Provinsi Fujian. Pemerintah Fujian memerintahkan semua guru dan siswa harus dites Covid dalam sepekan, setelah lebih dari 100 kasus dilaporkan dalam empat hari. Akhirnya semua sekolah ditutup.

Tak hanya itu, di Ibu Kota Beijing, pada Juni lalu menutup semua sekolah ketika kota itu melaporkan 31 kasus virus corona baru. Semua sekolah yang sebagian besar telah dibuka, diperintahkan untuk ditutup kembali dan pelajaran dilakukan melalui kelas daring.

Beralih ke Korea Selatan. Temuan dua kasus baru virus corona pada dua pelajar, membatalkan pembukaan kembali sekolah di Korea Selatan pada Mei tahun lalu. Kondisi ini membuat proses belajar tidak aman. Beberapa pelajar langsung disuruh pulang saat baru saja memasuki gerbang sekolah untuk pertama kalinya tahun ini. Mereka dipulangkan usai dua pelajar SMA dites positif virus corona di Incheon.

Tetapi dengan merosotnya kasus virus corona sejak Februari tahun, sebagian besar dari 2.356 sekolah menengah Korea Selatan dibuka kembali. Dengan protokol kesehatan baru untuk mencegah penyebaran penyakit.

Para guru dengan termometer dan cairan pembersih tangan menyambut para siswa di gerbang sekolah, memeriksa tanda-tanda demam pada siswa. Di bawah aturan kebersihan baru, siswa dan guru harus mengenakan masker kecuali pada waktu makan dan membersihkan meja mereka, yang akan berjarak 1 meter satu sama lain. Jika ada siswa yang dinyatakan positif terkena virus, seluruh sekolah akan beralih ke kelas daring setidaknya selama dua pekan.

Dari Benua Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron April lalu memerintahkan seluruh negeri memberlakukan pembatasan dan sekolah-sekolah harus ditutup selama tiga pekan menyusul merebaknya gelombang ketiga penularan Covid-19. Macron sebelumnya berjanji akan menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah pandemi. Namun dia mengatakan sekolah harus ditutup selama tiga pekan.

Singapura sudah memulai hidup normal berdampingan dengan virus Covid-19. Pemerintah sudah membuka sekolah. Namun dalam beberapa hari terakhir, Singapura mengalami lonjakan kasus Covid-19. Kasus positif bahkan menjadi yang tertinggi sejak April tahun lalu.

Pemerintah Singapura akhirnya memutuskan semua sekolah dasar beralih dari yang tadinya sudah belajar tatap muka menjadi belajar daring di rumah. SD Kelas 1 sampai 5 akan beralih belajar di rumah dari 27 September hingga 6 Oktober. Sedangkan siswa SD kelas 6 akan istirahat dulu dari kegiatan sekolah mulai 25 September sebelum memasuki ujian nasional. Tujuannya memperkecil kemungkinan penularan dan mengurangi jumlah siswa yang harus menjalani karantina.

"Menjelang ujian tertulis, kami akan mengambil langkah untuk melindungi siswa yang secara medis belum bisa divaksin agar orang tua dan siswa bisa merasa tenang," kata Menteri Pendidikan Chan Chun Sing.

Lonjakan kasus terbaru ini terjadi setelah Singapura menerapkan pelonggaran aturan pembatasan dan kejadian ini membuat pemerintah harus menghentikan aturan pelonggaran. Lebih dari 80 persen pendudukan Negeri Singa sudah divaksinasi dan pemerintah berencana memulai vaksinasi bagi anak di bawah 12 tahun pada awal 2022.

PTM di Indonesia Munculkan Klaster

Kondisi di Indonesia tak jauh berbeda. Setelah sekolah di wilayah yang masuk PPKM level 1-3 membuka ruang kelas dan menggelar belajar tatap muka, muncul beberapa kasus positif. Contohnya di Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 28 siswa dan guru MTs di Kabupaten Jepara terkonfirmasi positif virus Covid-19. Awal mula klaster sekolah terungkap saat mereka akan divaksinasi Covid-19 pada September 2021.

Klaster pembelajaran tatap muka juga muncul di Purbalingga, Jawa Tengah. Sebanyak 90 siswa SMPN 4 Mrebet terpapar covid-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung menghentikan PTM yang sudah dilakukan. Ganjar mendapat informasi, sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar belajar tatap muka tanpa izin.

"Jadi yang tidak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, siapa pun yang menggelar PTM tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan sejak awal," kata Ganjar.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, Sekolah tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka sebelum memenuhi kriteria untuk melindungi siswa dan lingkungan sekolah dari risiko penularan Covid-19. Puan menanggapi laporan sejumlah sekolah belum memenuhi syarat sudah menggelar pembelajaran tatap muka. Seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama.

"Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa. Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM," ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (22/9).

Dari ibu kota Jakarta, data Kemendikbudristek menyebutkan, 25 sekolah di DKI Jakarta menjadi klaster penularan Covid-19 selama gelaran PTM terbatas. Kemendikbudristek mencatat, data September 2021, ada 227 guru dan tenaga kependidikan serta 241 siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 selama PTM terbatas di DKI Jakarta.

Kepala Bidang SMP-SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Putoyo terkejut dengan temuan tersebut. Apalagi selama uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) periode April-Juni tidak ada laporan sekolah menjadi klaster penularan Covid-19. "Sumbernya bisa jadi bukan dari PTM," jelasnya.

Sementara di Jawa Barat, terdapat 149 sekolah yang menjadi klaster penularan Covid-19 selama menggelar PTM terbatas. Angka itu setara 2,25 persen dari total 6.616 sekolah di Jawa Barat yang telah mengisi survei. Kondisinya 1.152 guru dan tenaga kependidikan serta 2.478 siswa dari sejumlah sekolah terinfeksi Covid-19.

Sejak kebijakan PTM diberlakukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mewanti-wanti. Ketika ada kasus Covid-19, maka sekolah bersangkutan harus ditutup disertai dengan testing dan pelacakan.

"SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) jelas, (saat ada kasus di sekolah) saya sudah perintahkan dihentikan, diteliti, di-tracingkan itu kan udah prosedur, jangan sampai anak dikorbankan," tegas dia, Kamis (23/9).

Jawa Timur menjadi provinsi paling banyak melaporkan temuan klaster Covid-19 di sekolah selama gelaran PTM terbatas. Kemendikbudristek menemukan 165 atau 2,77 persen sekolah di Jawa Timur menjadi klaster penyebaran Covid-19 selama PTM terbatas. Terdapat 917 guru dan tenaga kependidikan serta 2.507 siswa di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Secara keseluruhan dari data dihimpun Kemendikbudristek, ada 2,8 persen atau 1.296 satuan pendidikan penyelenggara pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang menjadi klaster Covid-19. Hasil itu berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 46.500 sekolah hingga 20 September 2021.

"Kasus penularan itu kira-kira 2,8 persen yang melaporkan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, dalam diskusi daring, dikutip Rabu (22/9).

Jumlah tersebut sudah mencakup seluruh jenjang yang ada, mulai dari PAUD, SD, SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Untuk jenjang pendidikan SD, dari 20.913 sekolah yang menjadi responden, 2,78 persen di antaranya atau 581 sekolah menyatakan terdapat klaster Covid-19 pada pelaksanaan PTM terbatas.

Pada jenjang pendidikan SMP, dari 7.085 sekolah yang menjadi responden, 241 sekolah di antaranya menyatakan terdapat klaster Covid-19 pada kegiatan PTM terbatas atau 3,40 persen dari keseluruhan responden di jenjang pendidikan SMP.

Jenjang pendidikan dengan persentase terbesar ditemukan klaster Covid-19 adalah SMA. Dari 2.358 SMA yang menjadi responden, 107 sekolah menyatakan ada klaster pada kegiatan PTM terbatas atau 4,54 persen dari keseluruhan responden di jenjang pendidikan SMA.

Lalu, di tingkat SMK, dari total 2.267 responden, 70 di antaranya atau 3,09 persennya menyatakan terdapat klaster Covd-19 di sekolah setelah kegiatan PTM terbatas. Ada 609 PTK dan 1.594 peserta didik yang terpapar Covid-19 pada jenjang pendidikan SMK ini.

Sedangkan tingkat PAUD, dari 12.994 sekolah yang menjadi responden, 1,94 persen di antaranya atau 252 sekolah menyatakan ada klaster Covid-19 pada kegiatan PTM terbatas yang telah dilaksanakan.

Berikutnya untuk SLB, dari 391 sekolah yang menjadi responden, ada 13 sekolah yang menyatakan terdapat klaster Covid-19 setelah PTM terbatas dilaksanakan.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito meminta agar kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah ditutup jika ditemukan kasus positif baru. Ini sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di sekolah.

"Jika ada kasus positif maka segera lakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan desinfeksi, pelacakan, dan pemeriksaan kontak erat," katanya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (23/9).

PTM Berlanjut dengan Pengetatan

Pengamat Pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji menilai, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sesungguhnya belum memungkinkan untuk menggelar belajar tatap muka.

"Kita memaksakan tatap muka," tegas Indra kepada merdeka.com.

Dari kacamatanya, belajar tatap muka di tengah Pandemi tidak efektif mengejar ketertinggalan siswa selama belajar daring. Sebab, saat ini fokus guru di sekolah terbagi-bagi. Mereka harus menjamin anak didik aman dari penularan Covid-19.

"Sekarang para guru fokusnya bukan pembelajaran tapi ke protokol kesehatannya."

Menurutnya, seharusnya momentum Pandemi ini mendorong sistem pendidikan Indonesia lebih maju dengan pembelajaran berbasis teknologi. Dalam pandangannya, pendekatan teknologi seharusnya bisa lebih efektif. "Kita bicara maju ke depan jangan mundur," ucapnya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim memastikan, pembelajaran tatap muka tidak akan dihentikan meskipun ditemukan kasus positif di ribuan sekolah. Kemendikbud ristek terus memonitor kasus penyebaran dan penularan Covid-19 di sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka.

"Itu terus kita monitor. Bukan berarti PTM-nya akan diundur, masih harus jalan. PTM Terbatas masih dilanjutkan," ujar Nadiem kepada wartawan di DPR RI, Kamis (23/9).

Sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka terbatas diminta untuk menguatkan protokol kesehatan. Sekolah juga diminta terbuka kepada pemerintah kondisi di lingkungannya.

Nadiem juga mengingatkan, sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas harus segera menutup sekolah jika ditemukan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Protokol kesehatan harus dikuatkan, tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus klaster ya harus ditutup segera," ujar Nadiem.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga belum mengambil langkah menghentikan kebijakan PTM dalam waktu dekat. Menurutnya, banyak pertimbangan yang harus menjadi perhatian. Merujuk pada data yang dirilis Kemendikbud Ristek, menurut dia, jumlah klaster yang ditemukan presentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah sekolah yang dibuka.

"Tapi kalau tidak dibuka PTM, jumlah sekolah banyak sekali kita kan sudah tidak buka setengah tahun, mudaratnya kan juga banyak sekali ya, jadi kita situasional," tutupnya.

Bagi pemerintah, belajar tatap muka secara terbatas perlu dilakukan karena pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berkepanjangan berisiko memberi dampak negatif pada anak. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang menjadi dasar pelaksanaan PTM terbatas.

Pertama, untuk menghindari ancaman putus sekolah. Kedua, untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Ketiga, terdapat risiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak.

Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak yang terlibat di PTM terbatas. Peran orang tua juga tetap menjadi yang utama. Siswa diperbolehkan kembali belajar ke sekolah jika mendapat izin dari orang tua.

"orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Berbagai kasus positif Covid-19 yang terjadi pada peserta didik di berbagai daerah harus dijadikan pelajaran penting bagi daerah lain. Sehingga kasus serupa tidak terulang dan PTM dapat dijalankan dengan aman. Selain itu perhatikan juga peluang penularan di luar rumah, perjalanan dan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

"Pastikan siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi protokol kesehatan," pesan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.