Dinkes Klaim Varian Delta Belum Ditemukan di Bali

Merdeka.com - Kemunculan virus corona varian Delta, yang diyakini lebih berbahaya dan cepat menyebar, memicu kekhawatiran di sejumlah wilayah, termasuk di Bali yang sedang mengupayakan pembukaan kembali pariwisata untuk turis mancanegara. Namun, Dinas Kesehatan Bali menyatakan varian baru itu belum ditemukan di Pulau Dewata.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Suarjaya menyatakan belum menerima informasi dari Badan Litbang Kemenkes terkait masuknya varian Delta ke Bali.

"Secara berkala, Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Bali mengirim sampel ke Litbang. Tapi sampai saat ini saya belum memperoleh informasi terkait temuan varian delta," kata Suarjaya di halaman Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/6).

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menginformasikan bahwa perkembangan Covid-19 di Bali cukup terkendali.

Menurutnya, hal ini tak terlepas dari pelaksanaan vaksinasi yang terus dikebut Pemprov Bali didukung berbagai elemen masyarakat.

"Merujuk data Dinkes Bali per tanggal 29 Juni 2021, jumlah penduduk Bali yang telah memperoleh vaksin tahap pertama telah mencapai 2,2 juta orang. Itu artinya, target herd immunity akan tercapai dalam waktu tak lama lagi," sebut Indra.

Dia mengatakan, gencarnya vaksinasi yang dilaksanakan di daerah Bali berkorelasi dengan upaya pengendalian Covid-19. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, angka Covid-19 pada sejumlah kota besar khususnya di Pulau Jawa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Bali yang secara geografis sangat dekat dengan Pulau Jawa juga mengalami tren peningkatan angka pertambahan positif Covid-19 yang mulai menyentuh angka tiga digit.

"Yang melegakan, di Bali hingga saat ini tidak terjadi tekanan yang begitu mengkhawatirkan terhadap tingkat hunian rumah sakit," ucapnya.

Kondisi ini menurutnya jauh berbeda jika dibandingkan situasi pada masa awal pandemi. Saat ini, bed occupancy ratio atau BOR ruang ICU berkisar pada angka 39,39 persen, sedangkan BOR ruang isolasi terkendali di angka 30,30 persen.

Dua indikator itu menunjukkan bahwa ketersediaan ruang perawatan di Bali masih sangat aman. Hal itu menjadi bukti bahwa program vaksinasi cukup efektif dalam penanganan Covid-19.

"Artinya, mereka yang telah divaksin, sekalipun kena, sakitnya tidak parah, atau bisa jadi tanpa gejala sehingga tak membutuhkan layanan rumah sakit," ujarnya.

Dia juga memaparkan, Pemprov Bali tengah menggenjot layanan vaksinasi di luar Kabupaten Badung dan Denpasar karena capaian vaksinasi di dua wilayah ini sudah sangat tinggi. Bahkan, Indra menyebut, Badung telah mencapai target 100 persen vaksinasi untuk memenuhi syarat herd immunity yaitu 70 persen dari total jumlah penduduk.

Menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, Bali pun tengah bersiap melakukan vaksinasi pada anak umur 12 hingga 17 tahun. Selain itu, dia juga menyinggung keluarnya SE Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Desa dan Kelurahan dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali.

Untuk, SE tersebut antara lain mengatur perubahan syarat bagi pelaku perjalanan, baik melalui jalur udara maupun jalur darat dan laut. Untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) jalur udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Untuk, hasil negatif uji rapid tes antigen sementara tidak berlaku bagi PPDN dengan transportasi udara. Sedangkan bagi PPDN yang menggunakan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara, untuk memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen, surat keterangan itu wajib dilengkapi barcode atau QRCode.

Menurut Indra, aturan yang dikeluarkan Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali itu didasari pada dinamika perkembangan kasus Covid-19 di Pulau Jawa.

"Secara geografis kita berdampingan dengan Pulau Jawa, mobilitas penduduk dua pulau sangat tinggi. Kita tak mungkin menutup perbatasan, yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengetatan dengan peningkatan syarat bagi pelaku perjalanan," urainya.

Saat ini Bali memilih menerapkan gold standard dalam memfilter pelaku perjalanan yang masuk Bali. "Bukan berarti kita merendahkan jenis metode testing yang lain, tapi yang ditetapkan sebagai gold standard untuk menentukan seseorang itu negatif atau positif Covid-19 adalah metode swab berbasis PCR. Saat ini itu kita pilih untuk pengendalian yang lebih kuat," jelasnya.

Indra menambahkan, aturan yang dikeluarkan dalam menyikapi pandemi Covid-19 bersifat dinamis, menyesuaikan dengan situasi yang berkembang di lapangan. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan bila perkembangan Covid-19 kembali melandai, instrumen tersebut akan kembali disesuaikan.

Terkait kesiapan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara, Indra memaparkan, Gubernur Bali menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aspirasi masyarakat Bali, khususnya komponen pariwisata. Untuk itu, mereka terus berjuang agar pemerintah pusat mengambil kebijakan yang tepat untuk Bali.

"Kebijakan yang tepat, bukan berarti menutup atau membuka. Tetapi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Kalau untuk buka, syaratnya adalah memastikan bahwa seluruh upaya penanganan Covid-19 telah berjalan dengan baik. Selain itu, protokol kesehatan dan CHSE juga mampu diterapkan dengan baik," ujarnya.

Masih terkait pembukaan pintu internasional, Indra mengemukakan bahwa hal itu juga berkaitan dengan situasi di negara lain. Saat ini Gubernur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat membahas konsep yang bisa diterapkan untuk pembukaan Bali seperti travel bubble, free covid corridor, hingga wisata vaksin.