Dirjen PHU Kemenag Pasang Badan soal Yaqut Tak Hadiri Rapat Komisi VIII DPR
Latief menjelaskan, Yaqut masih melaksanakan tugas di luar negeri dan belum bisa kembali ke tanah air.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief pasang badan soal ketidakhadiran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Jumat (27/9).
Latief menjelaskan, Yaqut masih melaksanakan tugas di luar negeri dan belum bisa kembali ke tanah air.
"Iya sedang melaksanakan tugas di luar negeri, belum kembali," kata Latief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9).
Saat ditanya, apakah benar Yaqut tidak mendapat tiket pesawat, sehingga tak bisa hadir rapat, Latief pun membenarkan.
"Waktunya ini kan pagi, beliau masih di sana dan tadi infonya juga sama," ujar dia.
Namun, Latief pun tak mengetahui kapan Yaqut akan pulang ke Indonesia.
"Saya belum tahu agendanya ya, agenda detailnya," imbuh Latief.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak hadir dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Wahid menyebut, Yaqut tak mendapatkan tiket pulang kembali ke tanah air. Diketahui, Yaqut tengah berada di Eropa.
Diketahui, Komisi VIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
Dengan agenda, evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M. Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M hingga Isu-isu aktual.
"Tapi tadi saya dibicarakan pak sekjen karena beliau tidak mendapatkan tiket pesawat kembali ke tanah air," kata Wahid, saat rapat.
Lebih lanjut, Wahid menyebut ketidakhadiran Yaqut dalam rapat menjadi catatan dan evaluasi untuk pemerintahan ke depan. Sebab, rapat kerja dengan Komisi VIII akan menjadi tolak ukur pelaksanaan haji 2025.
"Jadi saya mohon ini bapak-bapak nanti yang akan melanjutkan di pemerintahan yang akan datang. Karena terus terang ini akan kita evaluasi akan menjadi satu tolak ukur pelaksanaan haji 2025," imbuh dia.
