Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Soal Tagar #PercumaLaporPolisi: Jangan Tunggu Kasus Viral Baru Ditangani

DPR Soal Tagar #PercumaLaporPolisi: Jangan Tunggu Kasus Viral Baru Ditangani Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto memandang perlu Polri mengevaluasi dan melakukan pembenahan internal terkait dengan fenomena masyarakat yang membuat viral sebuah kasus agar mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Menurut Didik Mukrianto, ada yang timpang dalam pelayanan karena tidak mungkin masyarakat mengadu ke media sosial untuk mendapat dukungan jika polisi memberikan pelayanan yang memuaskan.

"Oleh karena itu penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta profesionalitas anggota menjadi bagian yang sangat penting untuk terus dilakukan. Pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang humanis, inklusif, dan partisipatif juga akan memastikan kepercayaan publik akan makin meningkat," kata Didik dalam keterangannya, Minggu (19/12).

Dia mengatakan fenomena masyarakat yang memviralkan perkara di medsos dipicu beberapa sebab. Pertama, antisipasi dan responsifitas aparat kepolisian dianggap lambat dan tertinggal.

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, seharusnya tidak sulit bagi polisi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan menangani secara tepat dan cepat untuk setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat karena Polri memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM yang besar, canggih, dan maju.

"Jadi, tidak perlu menunggu viral dahulu di media, baru ditangani. Dalam konteks ini jangan sampai polisi dianggap kurang prediktif dan responsif," ujarnya.

Kedua, lanjut Didik, kemungkinan masyarakat tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya pada kepolisian karena menganggap integritas aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang independen, kurang transparan, masih tebang pilih, dan masih pandang bulu.

Konsekuensinya, kata dia, adalah bahaya jika aparat kepolisian diragukan profesionalitas dan akuntabilitasnya sehingga masyarakat merasa perlu dukungan melalui sosial media dahulu untuk memastikan upaya hukumnya direspons kepolisian.

"Saya menyarankan agar Polri melakukan pengawasan dan pembinaan anggota untuk meminimalisasi potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan kesewenang-wenangan," katanya.

Dengan penegakan hukum yang independen, transparan, dan berkeadilan, kata Didik, akan memastikan masyarakat menaruh kepercayaan pada kepolisian sepenuhnya.

Selain itu, masyarakat akan merasa terayomi oleh kepolisian dan tidak perlu mencari dukungan atau pengayoman pada media sosial dalam mengakses keadilan hukum.

"Penting pula bagi kepolisian untuk memperkuat kebenaran, bukan membenarkan yang kuat," ujarnya.

Dengan basis kekuatan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta SDM kepolisian yang demikian besar, canggih, dan maju, menurut dia, ada yang salah jika polisi tidak mampu prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan

Apabila Polri bisa mengoptimalkan berbagai basis kekuatan tersebut, dia yakin mudah menemukan ketimpangan yang terjadi di internal, seperti integritas, totalitas, dan komitmen SDM.

Waktunya Polri Berbenah

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta jajaranya melakukan evaluasi guna menghilangkan stigma di masyarakat dengan munculnya fenomena di medsos yang kerap mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian.

Sigit menyoroti sejumlah fenomena di medsos, munculnya tanda pagar (tagar/#) #PercumaLaporPolisi, kemudian tagar #1Hari1Oknum dan terbaru #NoViralNoJustice.

"Ini waktunya berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait dengan peristiwa yang di-upload. Ini menjadi tugas kita semua," kata Sigit saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi (Rakor Anev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri di Yogyakarta, yang disiarkan melalui platform YouTube Divisi Humas Polri, dipantau dari Jakarta, Jumat (17/12).

Terkait dengan tagar #NoViralNoJustice, Sigit menyebutkan masyarakat membuat perbandingan dengan kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan laporan dalam kondisi biasa.

Masyarakat, lanjut Sigit, melihat bahwa kasus yang diviralkan cenderung selesai dengan cepat. Bahkan, memunculkan tagar #ViralForJustice.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua DPR Puan Maharani: No viral, No Justice
Ketua DPR Puan Maharani: No viral, No Justice

Ketua DPR menilai mengatakan inisiatif masyarakat untuk memviralkan permasalahan di media sosial atau no viral, no justice menjadi tantangan bagi DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal di DPR Kesal Polisi Jaktim Lelet Bertele-tele, Pelaku & Bukti Sudah Jelas!
VIDEO: Jenderal di DPR Kesal Polisi Jaktim Lelet Bertele-tele, Pelaku & Bukti Sudah Jelas!

Rikwanto menilai kerja polisi sangat lambat, apalagi harus menunggu viral terlebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Puan: Kehadiran Negara Jangan Menunggu Viral for Justice
Puan: Kehadiran Negara Jangan Menunggu Viral for Justice

Puan mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat makin membutuhkan kehadiran negara.

Baca Selengkapnya
Ahmad Sahroni Ingatkan Polri: No Viral No Justice Tidak Bisa Dijadikan Kebiasaan!
Ahmad Sahroni Ingatkan Polri: No Viral No Justice Tidak Bisa Dijadikan Kebiasaan!

Bocah perempuan 7 tahun di Langkat, diduga dicabuli oleh dua orang pria

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menohok Jenderal Rikwanto Sentil Polisi Baru Tangkap Anak Bos Toko Roti
VIDEO: Menohok Jenderal Rikwanto Sentil Polisi Baru Tangkap Anak Bos Toko Roti "No Viral, No Attention!"

Anggota Komisi III DPR Rikwanto memberi pesan tegas untuk anggota Polres Jakarta Timur, terkait kasus penganiayaan dengan pelaku anak bos toko roti

Baca Selengkapnya
Bantu Warga yang Sakit Melalui Whatsapp
Bantu Warga yang Sakit Melalui Whatsapp "Lapor Pak Kapolres", Polres Cimahi Gercep Langsung Terjunkan Dokter

Polres Cimahi memberikan respon cepat atas pengaduan masyarakat. Anggota Polres bahkan kedapatan terjun langsung menanggapi.

Baca Selengkapnya
Kapolda Metro Jaya Sebut Berita Hoaks Cepat Menyebar, Paling Banyak Soal Politik
Kapolda Metro Jaya Sebut Berita Hoaks Cepat Menyebar, Paling Banyak Soal Politik

Berita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain

Baca Selengkapnya