Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Emirsyah Satar diduga menerima suap dari 2005 sampai 2014

Emirsyah Satar diduga menerima suap dari 2005 sampai 2014 Emirsyah Satar. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Eks Direktur Utama Garuda Indonesia Persero, Emirsyah Satar resmi menjadi tersangka penerimaan suap pengadaan mesin jet Trent 700 untuk pesawat jenis Airbus. Tak tanggung-tanggung suap yang diterima oleh Emir berlangsung dalam kurun waktu dia menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia 2005-2014.

"Total pengadaan untuk Airbus baru 2005-2014 sebanyak 50 pesawat dan ini perkara lintas yuridiksi," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo saat melakukan konferensi pers, Kamis (19/1).

Modus terjadinya tindak pidana suap pengadaan mesin tersebut tidak dijelaskan secara detail. Namun Agus menduga adanya perantara dari pihak Rolls Royce selaku perusahaan mesin jet agar Garuda Indonesia membeli produknya dan mendapat imbalan tertentu.

"Ternyata kalau kita beli pesawat rangka disiapkan Airbus misalnya, mesinnya bisa memilih antara lain seperti Rolls Royce ini kemudian pabrik mesin roll royce kemungkinan menawarkan kalau beli mesin kami ada sesuatunya," ujarnya.

"Kalau marketingnya perusahaan mesin tertentu itu menawarkan sesuatu bisa saja pengambilan keputusannya mengarah ke yang memberikan sesuatu tadi jadi kelihatannya polanya begitu," tandasnya.

Untuk total nilai pengadaan mesin terhadap 50 pesawat jenis Airbus nya sendiri Agus mengaku belum mengetahuinya. Kata dia, saat ini tim penyidik sedang mengkalkulasikan berapa total pembelian sejumlah mesin pesawat tersebut sehingga bos dari perusahaan pelat merah itu terjerembap menerima suap.

"Datanya saya belum tahu pasti," tukasnya.

Seperti diketahui, atas kasus ini KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo beneficial owner Connaught International.

Atas perbuatannya itu Emirsyah selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sedangkan Soetikno selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 uu Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

merdeka.com sampai saat ini masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari Emirsyah Satar terkait kasus menjeratnya ini. Baik telepon dan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp yang dikirimkan belum direspon Emirsyah.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Divonis Lima Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta
Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Divonis Lima Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan.

Baca Selengkapnya
Eks Dirut Garuda Indonesia Dituntut 8 Tahun Atas Pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600
Eks Dirut Garuda Indonesia Dituntut 8 Tahun Atas Pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600

Jaksa juga mengenakan biaya pengganti kepada Emirsyah sebesar USD 86.367.019.

Baca Selengkapnya
Dinilai Sopan Selama Sidang, Emirsyah Satar Divonis 5 tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan JPU
Dinilai Sopan Selama Sidang, Emirsyah Satar Divonis 5 tahun Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan JPU

Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Baca Selengkapnya
Perusahaan Software Asal Jerman SAP Diduga Suap Pejabat Indonesia
Perusahaan Software Asal Jerman SAP Diduga Suap Pejabat Indonesia

Departemen Kehakiman AS merilis laporan terbaru tentang dugaan skandal suap yang dilakukan perusahaan software asal Jerman, SAP.

Baca Selengkapnya
Kejagung Pastikan Kasasi Vonis Bebas Soetikno Soedarjo di Kasus Korupsi Garuda
Kejagung Pastikan Kasasi Vonis Bebas Soetikno Soedarjo di Kasus Korupsi Garuda

Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bebas kepada Soetikno Soedarjo di kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda.

Baca Selengkapnya
AS Ungkap Pejabat Indonesia Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawab Begini
AS Ungkap Pejabat Indonesia Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawab Begini

SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil

Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Pengusaha Muhammad Suryo Tersangka Baru Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalur Kereta Api di Kemenhub
KPK Tetapkan Pengusaha Muhammad Suryo Tersangka Baru Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalur Kereta Api di Kemenhub

KPK saat ini sedang mempersiapkan surat permintaan larangan bepergian ke luar negeri untuk Suryo.

Baca Selengkapnya
Manajer Keuangan PT RBT Buka-bukaan di Sidang Korupsi Timah, Kirim Puluhan Juta ke Harvey Moeis untuk Biaya Rapat dan Hiburan
Manajer Keuangan PT RBT Buka-bukaan di Sidang Korupsi Timah, Kirim Puluhan Juta ke Harvey Moeis untuk Biaya Rapat dan Hiburan

Harvey didakwa menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim.

Baca Selengkapnya
Rafael Alun Diduga Investasikan Uang Korupsi di Dua BUMN Besar
Rafael Alun Diduga Investasikan Uang Korupsi di Dua BUMN Besar

KPK merampungkan penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi perpajakan dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo.

Baca Selengkapnya
Menhub Budi Karya Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Proyek Jalur Kereta Pekan Ini
Menhub Budi Karya Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Proyek Jalur Kereta Pekan Ini

KPK telah menetapkan 10 tersangka terkait kasus ini

Baca Selengkapnya
Mantan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi Didakwa Terima Suap Rp8,65 Miliar
Mantan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi Didakwa Terima Suap Rp8,65 Miliar

Marilya dan Mulsunadi Gunawan, dijatuhi vonis hukuman masing-masing dua tahun penjara oleh Majelis Hakim.

Baca Selengkapnya