Fadli Zon Sebut Akuisisi Freeport Adalah Kebijakan Sontoloyo
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menilai pengambilalihan PT Freeport oleh Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai kebijakan sontoloyo. Pemerintah seharusnya menunggu kontrak dengan PT Freeport habis tahun 2021, sehingga dengan sendirinya akan jatuh ke Indonesia tanpa harus membayar.
"Jadi seharusnya kita berpikir cerdas, jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk mengambil alih sesuatu yang sebenarnya milik kita. Barang milik kita kok diambil alih, itu kan lucu," ujar Fadli Zon, saat berkunjung ke Karanganyar, Sabtu (22/12).
"Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis (kontraknya) 2021. Kan pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019, untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri," imbuhnya.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Pertalite diklaim akan dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
Fadli menilai apa yang dilakukan pemerintah tersebut sebuah langkah yang salah kaprah. Seolah-olah membangun nasionalisme, padahal yang dilakukan adalah membangun utang baru yang besar. Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai langkah sangat merugikan kepentingan nasional.
"Saya tidak menyebut pengambilalihan, tapi menurut saya ini betul-betul satu kebijakan sontoloyo," tandasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pemerintah seharusnya tinggal menunggu saja hingga kontrak selesai. Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun dengan cara berutang.
"Tunggu saja waktunya 2 tahun lagi selesai, kita gratis kok. Freeport akan kembali kepada kita dengan gratis. Untuk apa ngeluarin sampai puluhan triliun, berutang kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca SelengkapnyaProduksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaPT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaFreeport Indonesia tinggal melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaga. Setidaknya, hingga 31 Desember 2024 ini.
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, rencana pemerintah menyetop ekspor gas alam dari Indonesia masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKontrak operasi PT Vale di Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025
Baca Selengkapnya