Fahri Hamzah setuju gaji jaksa dinaikkan biar tak main perkara

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, dirinya setuju dengan usulan Jaksa Agung M. Prasetyo yang meminta tambahan dana sebesar Rp 310 miliar pada APBN-Perubahan 2016, untuk pembiayaan rumah susun sewa dan pengadaan alat kode penginderaan dan persandian.

"Saya setuju (jika untuk) kesejahteraan jaksa," ujar Fahri di gedung DPR Senayan, Selasa (7/6).

Fahri menilai, kapasitas seorang jaksa sebagai pengendali sebuah perkara, sangat perlu diperhatikan agar kinerjanya tidak terbebani oleh masalah-masalah mendasar terkait pemenuhan kebutuhan mereka.

"Jaksa itu adalah pengendali perkara. Jadi memang kesejahteraan jaksa perlu dipikirkan secara lebih baik," kata Fahri.

Fahri membandingkan tingkat kesejahteraan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan di Kejaksaan Agung, yang dinilainya cukup jauh berbeda.

Menurutnya, hal ini sangat penting diperhatikan, agar bisa mengoptimalkan kinerja para jaksa dalam setiap penanganan perkara, dalam aspek yang proporsional sebagai seorang penuntut.

"Jumlah mereka (Jaksa) tak begitu banyak, sekitar 10 ribu. Maka dengan memperbaiki yang 10 ribu saja, efeknya terhadap perkara bagus sekali," ujar Fahri.

"Sehingga jaksa bisa menyetop kalau ada berkas yang datang dari kepolisian, yang tidak bagus pada persidangan. Itu yang saya bilang sebagai pengendali perkara," pungkasnya.

Diketahui, Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Rapat tersebut pun digunakan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengadukan berbagai kendala penanganan kasus, salah satunya minimnya anggaran yang digelontorkan.

Prasetyo mengeluhkan minimnya anggaran membuat sejumlah program penanganan perkara terhambat, salah satunya pembentukan Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK), yang memang dibentuk menangani perkara-perkara korupsi.

"Yang mencolok adalah keterbatasan, bahkan ketiadaan anggaran mengenai biaya pembentukan Satgas P3TPK terkait penyelesaian tindak pidana korupsi," keluh Prasetyo di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Selain itu, Prasetyo turut mengeluhkan kurangnya anggaran yang digelontorkan untuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang sejatinya bertugas mengawal setiap pembangunan khususnya di tingkat daerah.

"Pembentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) juga tidak dikenai anggaran tambahan," ucapnya.

Prasetyo mengklaim TP4 yang dibentuknya itu kewalahan karena banyaknya permohonan dari Kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah yang meminta kejaksaan melakukan pendampingan guna mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Kami kewalahan adanya permohonan dari banyak pihak Kementerian atau lembaga untuk kejaksaan lakukan pendampingan. TP4 dititikberatkan pada upaya pencegahan," ungkap dia.