Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bogor Masih di Bawah Standar WHO
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Pasalnya, stok tempat tidur yang ada di rumah sakit milik daerah maupun swasta, belum seimbang dengan jumlah penduduk Bumi Tegar Beriman.
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan tidak menampik kondisi itu. Dia menyebutkan, saat ini Kabupaten Bogor butuh 1.257 tempat tidur agar dapat memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni rasio ketersediaan tempat tidur dengan jumlah penduduk 1/1.000.
Iwan mengungkapkan, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 29 rumah sakit, baik swasta maupun milik pemerintah. Selain itu, terdapat 107 puskesmas, 121 pustu dan 202 poliklinik plus satu cikal bakal RSUD Parung yang baru beroperasi sebagai klinik rawat jalan. Jika dijumlahkan, total ketersediaan tempat tidur lebih dari 4.120 unit.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
-
Kenapa Kemenkes khawatir RS akan kekurangan tempat tidur? 'Jadi kekhawatiran itu dari pihak rumah sakit, coba bayangkan kalau kelas III dijadikan 4 (orang satu kamar), kan berkurang tempat tidurnya, untuk itu kita beri batas waktu satu tahun jangan berkurang tempat tidurnya, tapi kamu atur maksimal 4 (tempat tidur) agar memenuhi standar untuk rakyat,' kata Syahril di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Apa masalah utama dalam sistem kesehatan nasional? Ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh sistem kesehatan di tanah air kita, yaitu sistem pelayanan, sistem pendidikan, dan sistem pembiayaan.
-
Bagaimana cara meningkatkan akses layanan kesehatan di Maluku? “Kita mendorong dari putra daerah Maluku untuk memanfaatkan beasiswa, baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, sehingga ketika selesai pendidikan mereka yang akan kembali mengabdi di Maluku,“ kata Nihayatul.
"Namun untuk memenuhi standar WHO, kita masih kekurangan 1.257 tempat tidur. Karena jumlah penduduk kita sekitar 5,4 juta jiwa, sementara rasio yang ditetapkan WHO untuk ketersediaan tempat tidur itu 1/1000 penduduk," kata Iwan Setiawan, Selasa (10/1).
Mudahkan Perizinan
Untuk mencapai jumlah ideal, Kabupaten Bogor setidaknya harus memiliki sekitar 5.400 unit tempat tidur di rumah sakit. Karena itu, Iwan menegaskan akan memberi kemudahan kepada investor yang ingin mendirikan rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor.
"Ya kita akan bantu lah perizinannya. Saat ini, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan terus meningkat, jadi pemerintah juga harus bersinergi dan kolaborasi dengan pihak swasta untuk memberi layanan kesehatan merata dan berkualitas," kata dia.
Iwan berharap, dengan semakin mudahnya masyarakat menjangkau layanan kesehatan, juga dapat mewujudkan karsa Bogor Sehat sebagai salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
6.333 Puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.
Baca SelengkapnyaKekurangan dokter dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Lantas berapa jumlah dokter yang dibutuhkan di sana?
Baca SelengkapnyaBerbagai penyakit itu timbul setelah warga tidur di luar rumah selama beberapa hari terakhir.
Baca SelengkapnyaDari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.
Baca SelengkapnyaTerdiri dari 101 puskesmas plus 31 rumah sakit milik pemerintah dan swasta.
Baca SelengkapnyaIkatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 78.400 dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca SelengkapnyaIndonesia masih kekurangan 120 ribu dokter umum sesuai rasio ideal yang diharapkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Baca SelengkapnyaMenkes menyebut idealnya per 1.000 penduduk di Indonesia ada satu dokter yang menangani
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Jokowi, distribusi dokter spesialis di daerah juga tak merata.
Baca SelengkapnyaJumlah keluarga risiko stunting di Kabupaten Bogor cenderung meningkat dalam setahun belakangan
Baca Selengkapnya