GNPF minta Presiden Jokowi hentikan kriminalisasi ulama

Merdeka.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menilai aksi kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam terus terjadi secara massif. GNPF menduga kasus yang yang belakangan ini terjadi sarat dengan rekayasa. Tujuannya agar masyarakat menilai negatif peran ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam.

Melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Ketua GNPF Bachtiar Nasir menuding ada pihak-pihak yang mengarahkan pandangan bahwa ulama dan aktivis Islam seolah-olah antiPancasila, keberagaman atau kebhinekaan, dan keutuhan NKRI. GNPF meminta Polri melakukan penegakan hukum dengan benar. Pihaknya juga meminta presiden turun tangan mengatasi persoalan ini.

"Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah serius guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam," ujar Bachtiar Nasir melalui siaran pers yang diterima, Selasa (6/6).

Dia menuding pemerintah semakin represif di bidang politik, hukum dan keamanan. Pemerintah dinilai mengabaikan kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum. Dia menilai ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Bachtiar mengambil contoh pidato Megawati yang tak diusik lagi.

"Kita menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islam salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi progressnya," ucapnya.

Bachtiar juga menyerukan kepada umat muslim untuk bersiap kembali turun ke jalan seperti aksi-aksi sebelumnya. Dia menyebut ini sebagai upaya melawan ketidakadilan.

"Siap merapatkan diri untuk menghadiri mobilisasi umum aksi damai bela Islam dalam upaya amar ma’ruf nahyi mungkar melawan ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial khususnya terhadap umat Islam sebagaimana aksi-aksi bela Islam yang selama ini telah berjalan dengan baik."