Gubernur Jabar Siapkan Santunan Rp 50 Juta untuk Petugas KPPS Meninggal

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan santunan sebesar Rp 50 juta kepada keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Perintah khusus pun diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota untuk menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi petugas Pemilu yang bekerja merekapitulasi suara.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pendataan petugas Pemilu yang meninggal dunia harus dilakukan secepat mungkin. Sehingga, pengiriman santunan yang rencananya dilakukan melalui proses transfer ke nomor rekening bisa segera dilakukan.

Dari data total yang diterima, petugas dari kalangan sipil dan petugas keamanan yang meninggal dunia sebanyak 49 orang. Penyebabnya berhubungan dengan kegiatan pemilu serta faktor berbagai jenis penyakit dan usia.

"Yang pertama, kita memberikan penghargaan bagi mereka yang kita sebut pahlawan demokrasi ini santunan Rp 50 juta. Keputusannya baru, tentu proses by name by address nya tidak secepat yang kita bayangkan," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (23/4).

"Saya minta jangan dilama-lamain. Nanti kami transfer, setelah data nomor rekening masuk dan data (keluarga petugas yang meninggal) terverifikasi," lanjutnya.

Langkah Pencegahan

Pria yang akrab disapa Emil ini pun sudah memerintahkan kepala daerah di tingkat Kabupaten Kota untuk menyiapkan layanan kesehatan bagi petugas Pemilu yang masih bekerja. Dia tidak ingin ada lagi petugas Pemilu yang meninggal dunia karena pekerjaan mengawal hasil Pemilu.

"Proses pemilu ini belum selesai. Mungkin emosinya belum stabil dan fisiknya melemah. Sampai minggu ketiga Mei kan masih berlangsung, jangan ada lagi berita tambahan yang meninggal dunia," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Emil meminta penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi, terutama terkait tugas teknis dalam menyelenggarakan proses demokrasi. Sehingga, tidak ada lagi nyawa manusia melayang karena pekerjaan yang terlalu berat.

"(Peristiwa) ini buah dari keputusan yang tidak dihitung secara maksimal. Evaluasi apapun pilihannya jangan sampai mengorbankan nyawa. Keputusan ini kan hasil dari keputusan semua (unsur pemerintah)," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat, Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok mengakui bahwa peristiwa ini adalah kondisi luar biasa dari perspektif yang tidak baik. Pihaknya berjanji akan melibatkan bawaslu untuk melakukan evaluasi pemilu serentak ini.

Dia mengapresiasi perintah Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kota untuk melibatkan petugas medis di proses tahapan yang ada di kecamatan. Apalagi, dia sudah mendapat laporan ada beberapa petugas yang kondisi kesehatannya mulai terganggu.

"Jangan sampai peristiwa ini terulang saat proses rekap di kecamatan. Apalagi, durasinya (pekerjaannya) panjang. Satu hari memakan waktu 10 jam dan bisa berjalan satu minggu," ucapnya.

Rifqi mengakui jika dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini pihaknya tidak mempersiapkan petugas kesehatan, malah fokus pada pengamanan. Dia beralasan, tidak ada yang memprediksi peristiwa petugas KPPS meninggal dunia. Apalagi para petugas yang dilibatkan dalam pekerjaan sudah melalui tes kesehatan.

"Sudah ada keterangan surat sehat," tutupnya.