Hakim: Apakah boleh KPK tangani kasus sebelum mereka lahir?
Merdeka.com - Dalam sidang praperadilan eks dirjen pajak Hadi Poernomo menghadirkan saksi ahli dari pakar hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa sempat ditanya oleh Hakim tunggal Haswandi terkait boleh tidaknya KPK menyidik sebelum lembaga antirasuah terbentuk. Atas hal itu, Eva menjelaskan jika peraturan undang-undang tidak boleh berlaku surut.
"Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut baik formil maupun materil. Asas retroaktif juga berlaku. Tapi bukan berarti tidak bisa diusut. Tapi menjadi kewenangan siapa saat tindak pidana itu terjadi," kata eva dalam persidangan di PN Jaksel, Rabu (20/5).
Usai memberikan keterangannya di dalam ruang sidang utama, Eva pun memaparkan ketertarikannya untuk menghadiri praperadilan tersebut lantaran karakteristik dalam undang-undang perpajakan ini memiliki karakteristik tersendiri. "Sebetulnya kalau kaitannya dengan kasus ini yang menarik buat saya adalah di dalam UU pajak punya karakteristik sendiri. Ada sistem hukum di kita tentang peradilan pajak," jelas Eva.
-
Apa tugas utama KPU? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Apa tugas utama KPPS? Tugas utama KPPS meliputi persiapan tempat pemungutan suara, mendistribusikan surat suara, memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, serta menghitung dan mencatat hasil suara.
-
Apa yang menjadi tujuan utama Kemenkumham dalam menerapkan Tata Nilai PASTI? Andap menilai tata nilai yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ini memainkan peran penting dalam menyatukan gerak langkah jajaran Kemenkumham yang jumlahnya relatif sangat besar.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK meliputi perencanaan, pengawasan, pendataan pemilih, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemilihan kepada KPU dan Bawaslu.
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Apa tugas utama KPPS Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
Selain itu, dia menjabarkan UU nomor 9 tahun 1994 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut dia, UU KUP merupakan hukum pidana administratif yang penerapannya lebih diutamakan dalam penyelesaian pidana perpajakan.
"Secara sistematis dan logis saya kira UU tentang Perpajakan harus menjadi rujukan utama dalam suatu perkara pidana," kata Eva dalam persidangan di ruang sidang utama PN Jaksel, Rabu (20/5).
Menurut Eva, tiap tindak pidana mempunyai karakteristik masing-masing. Hal itulah yang kemudian perlu dicermati dan diutamakan penerapannya guna menguji tindak pidana yang bersangkutan.
Meski begitu, Eva tidak memungkiri seandainya pada sengketa pajak ditemukan sebuah tindak pidana lain yang tidak ada kaitannya dengan perpajakan, misalnya penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Untuk hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan UU yang bersangkutan.
"Namun harus diselesaikan dulu pengadilan pajak ini hingga mencapai tujuan," jelasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, mulai dipelajarinya KUHP Nasional itu sangat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaKY menyadari putusan inidapat menentukan Pilkada yang jujur dan adil
Baca SelengkapnyaKY hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Baca SelengkapnyaTujuan dari adanya PKPU itu sendiri dibuat agar debitur atau kreditur tetap bisa sama-sama menerima haknya dalam hal utang piutang.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMK sebelumnya menegaskan, syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan
Baca SelengkapnyaJuru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan, semua gugatan terkait hal itu akan dibacakan pada hari ini.
Baca SelengkapnyaKPU harus membuat PKPU baru bila memang akan diterapkan pada pilkada tahun ini.
Baca Selengkapnya