Tugas KPPS Pemilu, Lengkap Beserta Kewajiban dan Fungsinya

Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari satu orang Ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang anggota.

Tugas-tugas KPPS meliputi persiapan tempat dan peralatan pemungutan suara, mencatat daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya, mengawasi proses pemungutan suara, menghitung suara, dan menyampaikan hasil perolehan suara kepada petugas Kelurahan atau Kecamatan.

Anggota KPPS 1 sampai 7 di Pemilu 2024 memiliki tugas yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Anggota KPPS bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang adil, jujur, dan transparan.

Selain itu, ada beberapa tugas KPPS lainnya, yaitu:

KPPS merupakan singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Mereka adalah petugas yang bertugas untuk mengawasi dan memfasilitasi proses pemungutan suara dalam suatu pemilihan umum.

Tugas utama KPPS meliputi persiapan tempat pemungutan suara, mendistribusikan surat suara, memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, serta menghitung dan mencatat hasil suara.

Wewenang KPPS meliputi pengawasan proses pemungutan suara, penanganan konflik atau masalah yang timbul selama pemilihan, dan melaporkan hasil pemungutan suara kepada lembaga pemilihan yang berwenang. Kewajiban KPPS adalah menjaga netralitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya.

Gaji KPPS disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara bagian, biasanya mereka menerima honorarium sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Syarat untuk menjadi anggota KPPS Pemilu adalah calon anggota harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun. Mereka harus memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan memiliki integritas yang tinggi.

Calon anggota KPPS tidak boleh menjadi anggota partai politik. Mereka juga harus memiliki domisili di wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat mereka ingin menjadi anggota KPPS.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai anggota KPPS adalah fotokopi KTP, surat keterangan domisili, dan surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

Selain dokumen-dokumen tersebut, calon anggota juga harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi kesetiaan terhadap Pancasila, integritas, dan tidak menjadi anggota partai politik.

Pancasila, integritas, dan tidak menjadi anggota partai politik. Mereka juga harus memenuhi syarat usia minimal 17 tahun dan memiliki domisili di wilayah kerja PPK dan PPS.

1. Persiapan Logistik

KPPS bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengatur semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam proses pemungutan suara. Hal ini mencakup persiapan surat suara, kotak suara, segel, formulir, alat tulis, dan perlengkapan lainnya.

2. Pembentukan TPS (Tempat Pemungutan Suara)

KPPS harus membentuk dan menetapkan lokasi TPS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup lokasi yang strategis, serta penugasan petugas KPPS di setiap TPS.

3. Penerimaan dan Pemeriksaan Pemilih

Saat hari pemungutan suara tiba, KPPS bertugas menerima pemilih yang datang ke TPS. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap data pemilih, memeriksa keaslian KTP, dan mencocokkan data pemilih dengan daftar pemilih tetap (DPT).

4. Pengawasan Proses Pemungutan Suara

KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.

5. Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, KPPS melakukan penghitungan suara di TPS. Hasil penghitungan ini dicatat dan disampaikan ke tingkat lebih tinggi dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan.

6. Pelaporan Hasil

KPPS memiliki tugas untuk melaporkan hasil penghitungan suara dari TPS ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Laporan ini menjadi dasar untuk penghitungan lebih lanjut dan penentuan pemenang pemilihan.

7. Penyelenggaraan Pemilu Ulang (jika diperlukan)

Jika terdapat kekeliruan atau pelanggaran serius, KPPS dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ulang di TPS tertentu.

Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa KPPS memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keberhasilan pelaksanaan pemilu. Keakuratan, keterbukaan, dan ketaatan terhadap prosedur hukum adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

Wewenang KPPS terkait dengan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS adalah memastikan bahwa hasil penghitungan suara di TPS telah dilakukan dengan teliti dan akurat.

Mereka juga bertanggung jawab untuk membuat laporan hasil penghitungan suara dan menyerahkan laporan tersebut kepada PPS.

Selain itu, terdapat kewenangan tambahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KPU memiliki wewenang untuk menetapkan formasi dan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. KPU Provinsi memiliki wewenang untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas KPPS.

PPK memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KPPS. Sedangkan PPS memiliki wewenang untuk membantu KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat desa/kelurahan.

Kewajiban Komisi Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses pemilihan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPPS memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Tugas utama KPPS adalah menyelenggarakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, memastikan kehadiran petugas pemungutan suara, membuka dan menutup tempat pemungutan suara sesuai dengan waktu yang ditetapkan, serta menghitung suara dan membuat berita acara penghitungan suara.

Selain itu, KPPS juga memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempat pemungutan suara, menetapkan pemilih yang berhak memberikan suara, menolak pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses pemungutan suara.