Follow
Hingga Januari 2019, 2.357 PNS Terlibat Tindak Pidana Korupsi
Merdeka.com - Data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 29 Januari 2019 mencatat, 2.357 PNS terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap, baik di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan, maupun instansi daerah.
Dari jumlah itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, 20,28 persennya atau 478 orang sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Rinciannya 49 dari kementerian dan 429 PNS daerah," kata Bima di kantor Regional II BKN Surabaya di Waru, Sidoarjo, Kamis (31/1).
-
Siapa yang terkena sanksi putusan DKPP? 'Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Siapa yang mengeluarkan hukuman PSIS? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia.
-
Siapa saja yang kena PHK di perusahaan teknologi? Tidak hanya perusahaan kecil, raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google juga terus mengurangi jumlah karyawan mereka tahun ini, meskipun telah mengumumkan PHK massal tahun lalu.
-
Siapa yang di PHK oleh PSSI? PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Diketahui, jumlah karyawan yang diberhentikan mencapai 43 orang, termasuk dari divisi media.
-
Siapa saja yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi? Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto.Lalu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley.
-
Siapa saja yang terkena PHK massal di perusahaan teknologi? Beberapa nama besar seperti Tesla, Toshiba, Dell, Xerox, Paypal seakan berlomba-lomba melakukan PHK dalam jumlah besar sejak awal tahun.
Sementara data di luar 2.357 PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga telah mem-PTDH-kan 673 PNS terlibat Tipikor berkekuatan hukum tetap, dengan rincian: 75 orang dari instansi pusat dan 598 PNS di daerah.
Dari jumlah PNS terlibat Tipikor itu, 80 orang berasal dari Jawa Timur dan 15 di antaranya sudah di-PTDH-kan.
"Total keseluruhan dari PNS yang terlibat Tipikor ada 1.151 PNS, baik di lingkungan kementerian maupun di daerah," jelasnya.
Penindakan secara progresif ini, lanjut Bima, digencarkan sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenpan-RB, Kemendagri, dan BKN Bernomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 diterbitkan.
Dengan SKB tentang Penegakan Hukum terhadap PNS 'nakal' tersebut, dia mengungkapkan, PPK pusat maupun daerah bisa mempercepat proses penerbitan SK PTDH.
Penerbitan SK PTDH ini sendiri diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran hukum.
"Bagi PPK yang tidak memberhentikan PNS Tipikor berkekuatan hukum tetap, juga akan diberikan sanksi tegas," tutup Bima.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebanyak 28 personel Polda Metro Jaya dipecat tidak dengan hormat (PTDH) akibat sejumlah pelanggaran yang dilakukan.
Baca Selengkapnya
13 personel Polda NTT dihukum pemecatan karena terbukti terlibat asusila
Baca Selengkapnya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca Selengkapnya
Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca Selengkapnya
Jumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.
Baca Selengkapnya
Terdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.
Baca Selengkapnya
SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca Selengkapnya
Kepolisian Polda Bali memecat atau melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada 17 polisi yang terlibat narkotika di Pulau Bali.
Baca Selengkapnya
Penghasilan yang diterima mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kemahalan umum jika ada.
Baca Selengkapnya
Untuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca Selengkapnya
Tito menjelaskan 450 aparatur sipil negara (ASN) yang dilaporkan terlibat pelanggaran netralitas selama pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca Selengkapnya