HUT ke-73 RI, Agus Rahardjo ingatkan pegawai KPK tidak saling curiga

Merdeka.com - Hari kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan penjajahan yang dihadapi, melainkan adanya gejolak di internal komisi rasuah itu.

Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam amanatnya saat upacara memperingati hari kemerdekaan meminta seluruh insan di KPK menjaga soliditas. Mantan Ketua LKPP itu juga mengimbau agar tidak saling mencurigai.

"Kami pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan ke insan Komisi Pemberantasan Korupsi agar selalu solid dengan seluruh jaringan di Komisi Pemberantasan Korupsi, semoga Allah bimbing kita jalan suci pemberantasan korupsi. Mari bangun saling kerjasama antar insan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak saling curiga dalam setiap tindakan demi tegaknya Komisi Pemberantasan Korupsi jalankan fungsi pemberantasan korupsi," ujar Agus, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).

Dia menyampaikan setiap lembaga bukan tidak mungkin memiliki permasalahan, namun hal itu tidak akan menimbulkan kegaduhan jika permasalahan itu diselesaikan secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Dia menampik sikap KPK saat ini sebagai lembaga tertutup, anti kritik dari pihak luar.

"Keterbukaan itu untuk hal-hal tertentu, promosi, meniti jenjang karir memang harus terbuka. Penilaian kami kan tolong diperkenalkan yang namanya penilaian 360 derajat. Maksudnya itu yang nilai atasan kemudian rekan sejawatnya juga bawahan, tapi begitu itu tidak bersifat jenjang karir tidak setingkat promosi. Anda sering menyaksikan di Kementerian Keuangan BPKP itu kalau rotasi derajatnya sama itu perintahnya malam ini langsung pergi, langsung pindah ke mana gitu kan," ujarnya.

Sebelumnya, Wadah Pegawai KPK mempersoalkan rotasi jabatan yang terjadi di internal KPK. WP KPK menilai proses mutasi dan rotasi jabatan dilakukan tidak transparan.

"Menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak independensi KPK," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan resminya, Rabu (15/8).

Yudi meminta, proses rotasi dan mutasi harus dilakukan dengan tata cara dan aturan main yang jelas. Menurut Yudi, tak adanya transparansi disebut menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

"Itulah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan," kata dia.

Oleh karena itu, wadah pegawai meminta agar pimpinan KPK menghentikan proses mutasi atau rotasi jabatan struktural di internalnya. Sebab, proses rotasi dan mutasi jabatan yang ada saat ini tidak memenuhi unsur keterbukaan.

"Hentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas," kata dia.