ICW: Pemberantasan korupsi 2 tahun Jokowi masih jauh dari harapan

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai program pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari harapan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Jokowi-JK di sisa pemerintahan kabinet kerja.

"Pemberantasan korupsi di tahun ke dua belum memuaskan dan masih jauh dari harapan. Program reformasi hukum dan pemberantasan korupsi nampaknya bukan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi," kata Kepala Divisi Hukum dan Monitoring ICW Lalola Easter di kantor ICW Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/10).

Lalola mengungkapkan, pemerintah lebih mengutamakan program kebijakan ekonomi ketimbang soal pemberantasan korupsi. Hal ini salah satu yang membuat mandek program pemberantasan korupsi.

"Dua tahun Jokowi lebih memprioritaskan paket kebijakan bidang ekonomi, dan konsolidasi partai pendukung. Paket kebijakan reformasi hukum dari pungutan liar (pungli) baru dilaksanakan menjelang tahun kedua," bebernya.

Dia menganggap bahwa Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum bisa diterapkan. Begitupun Inpres antikorupsi 2015 terlambat dikeluarkan oleh Jokowi dan diragukan implementasinya.

"RUU Tipikor yang sedianya mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi bahkan tidak tersentuh sama sekali," kata dia.

Pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, belum sepenuhnya mengimplementasikan wacana ataupun agenda pemberantasan korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam Program Nawacita. Hal ini menimbulkan kesan bahwa program Nawacita tidak lagi menjadi pedoman bagi kerja-kerja Pemerintahan Jokowi.

"Program Nawacita baru sebatas wacana, belum sepenuhnya dijalankan," pungkasnya. (mdk/dan)