ICW Temukan Anggaran Aibon Rp126 M & Pulpen Rp678 M di KUA-PPAS
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan draf anggaran lem aibon DKI di KUA-PPAS 2020 tak hanya berjumlah Rp82 miliar. Draf anggaran yang didapat dari berbagai sumber itu tertulis, anggaran lem aibon sebesar Rp126 miliar.
"Lem Aibon tidak hanya Rp82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp126,225 miliar dalam 15 pengadaan," kata peneliti ICW Almas Sjafrina di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Almas menjelaskan, anggaran tersebut masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sekolah di SMK Negeri Teknologi. Di sana, lem aibon dianggarkan hingga Rp33 miliar.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Ternyata, bukan hanya lem aibon saja, ICW juga menemukan anggaran pengadaan alat tulis pulpen yang berjumlah lebih dari Rp123 miliar. Dalam data yang diterima ICW anggaran pulpen itu tembus hingga Rp678,87 miliar.
Bukan hanya itu, dalam anggaran tersebut juga ditemukannya komponen yang dianggapnya janggal. Karena, ada satu pengadaan lainnya yakni Baliner.
"Ada komponen Baliner, ketika kami googling ternyata itu bolpoin sebanyak 2.016 pengadaannya. Apakah ini masuk akal?" jelasnya.
Selain pengadaan alat tulis pulpen, ada anggaran lain yang tertulis seperti notebook, laptop sebanyak 211 pengadaan dengan jumlah 21.114 unit. Lalu, total anggaran yang ditemukan ICW sebesar Rp238,6 miliar.
"Terakhir, kami menemukan anggaran F4 ada A3 kertas fotokopi total Rp212,87 miliar. Apakah DKI memang membutuhkan sebanyak itu kertas?," ungkapnya.
Sebelumnya, salah satu anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana mengungkap kejanggalan anggaran pembelian lem aibon Rp82 Milliar oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pengajuan di KUA-PPAS untuk APBD 2020.
Selain lem aibon, dia juga membeberkan pengadaan ballpoint atau pulpen yang mencapai Rp124 miliar.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan Ivo Wongkaren alias IW sebagai tersangkanya
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya"Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info," kata Tessa
Baca SelengkapnyaKPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca Selengkapnya