IDI Ungkap Pemicu Masyarakat Berobat ke Luar Negeri
Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Adib Khumaidi mengemukakan persoalan pajak hingga peta perawatan pasien BPJS Kesehatan menjadi faktor pertimbangan masyarakat Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.
"Gap yang terjadi antara Indonesia dengan luar negeri, kenapa pembiayaannya lebih murah? karena masalah utamanya adalah pajak yang perlu jadi perhatian," katanya saat menghadiri Peringatan 3 Tahun Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (9/3).
Menurutnya, penerapan pajak pada elemen pembiayaan kesehatan merupakan hal yang perlu dilakukan penyesuaian.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa ketua umum IDI yang pertama? Dalam Muktamar IDI tersebut, Sarwono Prawirohardjo terpilih menjadi Ketua Umum IDI yang pertama.
-
Mengapa BPJS Ketenagakerjaan dan asosiasi ALB Kadin bekerja sama? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa IDI di Kaltim meningkat? “Peningkatan angka ini, membuat Kaltim menduduki peringkat 4 nasional. Setelah sebelumnya peringkat 5 nasional,“ terang Sufian Agus.
-
Kenapa Hari Dokter Nasional bertepatan dengan berdirinya IDI? Hari Dokter Nasional bertepatan dengan berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
"Dari sisi nominal pembiayaan antara Indonesia dan Malaysia, di Malaysia lebih murah," ujarnya.
Selain persoalan pajak, Adib juga menyoroti kebijakan clinical pathway atau jalur perawatan melalui analisa dan pemeriksaan fisik. Seluruh hasil pemeriksaan terhadap pasien, kata Adib, kemudian disesuaikan dengan prosedur Pedoman Praktik Klinis (PPK) untuk mengukur efisiensi biaya.
"Kalau tidak melakukan clinical pathway dan penyesuaian PPK, nanti ada ketidakefisiensian pembiayaan, kita lihat juga dari sisi BPJS Kesehatan," terangnya dilansir dari Antara.
Menurutnya, situasi itu berbeda dengan pelayanan di luar negeri. "Kalau di luar negeri, biasanya sistem paket, pemeriksaan dilakukan menyeluruh dan dalam satu periode waktu ketemu dokter, sampai hasil pemeriksaan dan dilakukan tindakan," katanya.
Adib juga mengkritisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya mampu berobat ke luar negeri, tapi berbalik mengandalkan BPJS Kesehatan saat kehabisan dana.
"Ada beberapa pasien saya ke luar negeri, dia dioperasi, terus di Indonesia habis uangnya, tidak ada biaya, tapi pakai BPJS Kesehatan bisa," jelasnya.
Dia menjamin dokter di Indonesia memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dan fokus untuk melayani rakyat Indonesia, karena sebagian besar pelayanan mereka adalah BPJS Kesehatan.
"Yang perlu diperhatikan, secara SDM dokter Indonesia mampu. Bahkan banyak sekali kasus kalau mau kita buka, semuanya dengan BPJS Kesehatan, pasien dengan jantung, dengan operasi bypass, pasien ortopedi, semua tercover BPJS Kesehatan tanpa biaya," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menganalogikan naturalisasi pemain asing dalam Timnas Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola.
Baca SelengkapnyaIDI menegaskan, permasalahan utama di Indonesia yakni distribusi dokter yang tidak merata, bukan produksinya.
Baca SelengkapnyaRencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangkan dokter asing menuai polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak karena berbagai alasan.
Baca SelengkapnyaAda faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaTindakan pencegahan bisa menekan anggaran pengobatan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaIDI mengungkapkan tidak seimbangnya rasio dokter umum dan spesialis di Indonesia sangat berdampak terhadap kualitas kesehatan di setiap daerah.
Baca SelengkapnyaSelain mengisi kekosongan dokter di daerah terpencil, lanjut Azhar, mendatangkan dokter asing bertujuan mentransfer ilmu ke dokter lokal.
Baca SelengkapnyaMeski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet menekan harga obat dalam negeri agar setara dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaJelang Pilpres 2024, Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan sosok calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pilihan mereka.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghadirkan KEK Kesehatan agar masyarakat Indonesia tak perlu lagi keluar negeri untuk mendapatkan perawatan rumah sakit terbaik.
Baca Selengkapnya