Indonesia Serahkan Kepemimpinan the 9th AMMSWD ke Laos

Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik kiprah Kementerian Sosial menjadi bagian dari semangat global dalam memperkuat pemenuhan hak- hak anak. Menurut Mensos, kerja sama ASEAN memperkuat perlindungan sosial anak, sejalan dengan arus utama dalam kebijakan Kemensos.

"Rehabilitasi sosial Kementerian Sosial terhadap anak salah satunya ditujukan untuk memperkuat dukungan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik. Jadi anak dan orangtua atau significant others diperkuat agar memiliki kapabilitas dan tanggung jawab sosialnya," kata Mensos di Kantor Kementerian Sosial.

Pernyataan Mensos merespon kegiatan “The 10th ASEAN Ministerial Meeting for Social Welfare and Development (SOMSWD)” di Vientiane, Laos, 18 – 22 November 2019. Dalam event internasional tersebut, sekaligus dirangkai dengan empat pertemuan lainnya, yakni The 14th GO-NGO Forum, the 15th SOMSWD, the 14th SOMSWD Plus Three, the 6th AMMSWD Plus Three.

Marjuki selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung -- mewakili Menteri Sosial menyerahkan kepemimpinan the 9th AMMSWD kepada Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Laos. Dalam pertemuan itu, Kementerian Sosial diwakili Indonesia Focal Point for SOMSWD yakni Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Perencanaan.

Pertemuan dengan tema “Strengthening Social Protection on Vulnerable Children in ASEAN” ini, menjadi simbol komitmen negara-negara anggota ASEAN mempererat kerja sama dalam perlindungan sosial anak.

Menurut Marjuki, dalam pertemuan tersebut, para menteri dan pejabat tinggi 10 negara ASEAN menekankan pentingnya kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem pembangunan kesejahteraan sosial yang berpihak pada perlindungan anak.

“ASEAN sepakat mengedepankan usaha bersama dan mobilisasi sumber daya dalam perlindungan semua anak, terutama yang rentan dan termarginalisasi,” kata Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu. Pertemuan juga menggarisbawahi perubahan paradigma perlindungan anak charity-based ke right-based sebagai sebuah strategi utama dalam perbaikan kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional dan tingkat regional.

"Pertemuan itu diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman ASEAN tentang promosi dan perlindungan hak-hak anak dari perspektif kerentanan," Marjuki menambahkan.

Forum mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan Regional Framework and Action Plan to Implement the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection dalam konteks perlindungan anak, partisipasi anak dan pemberdayaan anak-anak dan mengajuknrekomendasi praktis untuk memperkuat perlindungan sosial bagi anak-anak yang hidup dengan dan/atau beresiko kerentanan.

Dalam kesempatan itu pula, menteri dan pejabat tinggi di ASEAN ditambah tiga Negara yaitu China, Japan, dan Korea menyoroti berbagai inisiatif SOMSWD di tingkat regional. Antara lain the Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities, finalisasi

Kesejahteraan Sosial Laos. Dalam pertemuan itu, Kementerian Sosial diwakili Indonesia Focal Point for SOMSWD yakni Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Perencanaan.

Pertemuan dengan tema “Strengthening Social Protection on Vulnerable Children in ASEAN” ini, menjadi simbol komitmen negara-negara anggota ASEAN mempererat kerja sama dalam perlindungan sosial anak.

Menurut Marjuki, dalam pertemuan tersebut, para menteri dan pejabat tinggi 10 negara ASEAN menekankan pentingnya kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem pembangunan kesejahteraan sosial yang berpihak pada perlindungan anak.

“ASEAN sepakat mengedepankan usaha bersama dan mobilisasi sumber daya dalam perlindungan semua anak, terutama yang rentan dan termarginalisasi,” kata Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu. Pertemuan juga menggarisbawahi perubahan paradigma perlindungan anak charity-based ke right-based sebagai sebuah strategi utama dalam perbaikan kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional dan tingkat regional.

"Pertemuan itu diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi dan pemahaman ASEAN tentang promosi dan perlindungan hak-hak anak dari perspektif kerentanan," Marjuki menambahkan.

Forum mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan Regional Framework and Action Plan to Implement the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection dalam konteks perlindungan anak, partisipasi anak dan pemberdayaan anak-anak dan mengajukanrekomendasi praktis untuk memperkuat perlindungan sosial bagi anak-anak yang hidup dengan dan/atau beresiko kerentanan.

Dalam kesempatan itu pula, menteri dan pejabat tinggi di ASEAN ditambah tiga Negara yaitu China, Japan, dan Korea menyoroti berbagai inisiatif SOMSWD di tingkat regional. Antara lain the Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities, finalisasi.