Ini Batas Nelayan Boleh Menangkap Ikan di Perairan Indonesia-Australia

Merdeka.com - Para nelayan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur diminta tidak menangkap ikan melewati batas negara. Manager International Compliance Operations Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Lydia Woodhouse mengatakan kepada nelayan agar memperhatikan MoU Box.

Menurut Lydia Woodhouse, nelayan Indonesia yang menggunakan cara memancing tradisional diizinkan untuk beroperasi di area perairan Australia, yang berukuran sekitar 50.000 kilometer persegi di Laut Timor, atau yang lebih dikenal dengan sebutan MoU Box.

"MoU Box dikelola sesuai dengan perjanjian bilateral antara pemerintah Australia dan Indonesia. Akses diberikan kepada nelayan Indonesia yang menggunakan perahu-perahu tradisional menggunakan layar, tanpa motor atau mesin. Sanksi keras berlaku bagi para nelayan yang tidak mematuhi aturan tersebut," kata Lydia kepada ratusan nelayan di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/11).

Jika ada nelayan yang melanggar, maka perahu atau kapal serta perlengkapan berikut hasil tangkapan akan disita.

"Disita serta dimusnahkan dan anda bisa saja ditahan dan menghadapi tuntutan hukum di Australia," tambah Lydia.

Sehingga dia mengingatkan para nelayan Papela untuk tidak sembarangan menangkap ikan secara ilegal. Karena jika sudah ditangkap dua kali dengan sidik jari yang sama, maka nelayan itu akan ditangkap, dan membayar denda serta bisa dipenjara. Jika ditangkap dan baru satu kali melewati perbatasan Australia, maka akan ditahan sementara untuk dipulangkan.

"Teripang memakan lapisan yang ada di atas pasir, kemudian mengeluarkannya kembali menjadi pasir putih. Jika pasir di laut itu putih, maka dipastikan di sekitar lautnya itu ada teripang. Teripang penting bagi pelestarian terumbu karang dan sekitarnya dan orang Australia menangkap teripang itu berkelanjutan. Tidak semua orang Australia diberi izin menangkap teripang, di Australia ada area yang dilarang untuk dilakukan penangkapan dan nelayan di sana mendukung aturan itu," jelas Lydia Woodhouse.

Nelayan Papela bernama Qatan Kari mengatakan, dia sudah lebih dari 30 tahun menjadi nelayan lintas batas Indonesia-Australia dan sudah pernah diamankan pihak Australia sebanyak lima kali. Bahkan pernah menjalani hukuman delapan bulan penjara tahun 1998, karena dianggap masuk ke perairan Australia secara ilegal.

"Dulu ditangkap karena saat mencari di perbatasan belum pakai GPS, sehingga kita tidak tahu batas perairannya di mana. Kita berlayar juga pakai perahu layar tanpa mesin dan GPS, jadi tidak sadar arus sudah bawa masuk ke Australia. Waktu itu saya dianggap sudah melanggar enam mil sehingga ditangkap," katanya.

Sehingga Qatan menilai jika saat ini masih ada yang melanggar aturan, maka nelayan itu sengaja melakukannya. Karena mereka sudah diberikan kemudahan untuk menggunakan GPS, bahkan perahu tradisional mereka dipasang satu unit mesin untuk membantu layar.

"Baru-baru saya mencari di sana diperiksa oleh pihak Australia. Jika kita tidak melanggar aturan, mereka tidak ganggu kita. Saat kita tidak sengaja dan langgar, mereka tangkap dan perlakukan kita dengan sangat baik tidak pernah kasar," ungkapnya.

Pengawas Perikanan Utama Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nugroho Aji menambahkan, tujuan dilakukan kampanye publik di sini dikarenakan Papela sebagai titik utama keberangkatan para nelayan menangkap ikan di perbatasan perairan Indonesia-Australia.

Dengan kampanye publik tersebut, Nugroho Aji berharap para nelayan Papela memahami bahwa menangkap ikan di negara lain tanpa prosedur, akan ditangkap dan diberikan sanksi baik denda maupun kurungan.

"Kenapa kapal nelayan kita selalu dibakar, karena Australia menggunakan undang undang karantina, sehingga kapal kayu dianggap membawa hama atau penyakit dan sebagainya. Kita juga punya undang-undang, jika ada penangkapan ikan secara ilegal, maka akan ditangkap dan dibakar kapalnya," jelasnya.