Interview 500 teroris, Tito sebut mereka bunuh diri demi masuk surga

Merdeka.com - Komjen Tito Karnavian hari ini menjalani fit and proper test dengan Komisi III DPR. Pada kesempatan itu sejumlah anggota Komisi III menyoroti beberapa kasus yang kerapkali melibatkan penyalahgunaan tugas Kepolisian, salah satunya tindakan yang melanggar HAM dalam kasus penangkapan terorisme.

Tito mengatakan, di Indonesia sendiri sejak tahun 2000 atau semenjak iklim demokrasi sudah menggunalan sistem law invorcement. "Dengan bukti yang mengamankan polisi, lalu melakukan proses pidana kepada pelaku. Beda dengan kasus yang terjadi di Amerika yang lebih mengedapankan militer untuk menghadapi Afganistan. Sehingga tersangka yang di sana ditangkap tanpa peradilan," jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamus (23/6).

"Sekarang pertanyaannya kenapa ada 121 orang tewas sebelum diadili. Ini karena ada taktis di lapangan saat mereka mau ditangkap tapi membahayakan petugas atau masyarakat umum. Contoh kasus starbak, apa mungkin mereka gunakan senjata tembak-tembak lalu kita bilang tolong berhenti dulu tembak-tembaknya. Kan enggak mungkin," tuturnya.

Dalam mengahadapi situasi seperti itu, lanjut Tito, yang dipikirkan petugas hanya satu yakni bagaimana menghentikan ancaman itu.

"Hal-hal seperti ini jihas adalah wajib bagi mereka (teroris). Bagi mereka membunuh orang kafir masuk surga, dapat pahala sementara kalau mereka terbunuh langsung masuk ke surga dan dapat bidadari. Lebih dari 500 orang yang saya interview semua pemikirannya seperti itu," ungkapnya.

Selain itu, Tito mengungkapkan dinamika penanganan terorisme saat ini sudah berubah.

"Kami melihat bahwa penengakkan hukum penindakan yang menyebabkan tersangka meninggal dunia bukan terjadi saat ini saja. Dalam penindakan terorisme tersangka yang meninggal dunia sudah terjadi sejak bom Bali," ungkap Tito.

"Persoalannya dinamika kenapa sekarang jumlahnya meningkat karena yang tergetnya berbeda. Dulu target polisi karena dianggap penghalang. Sekarang sudah berbeda," tuturnya.

Sedangkan, lanjut Tito, dalam penanganan terorisme difaktori oleh ideologi harus memakai teknik soft approach atau pendekatan halus. "Penyelesaiannya melalui politik atau soft negotiation seperti kasus GAM dan Jakarta," ungkapnya.