Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar, Polri yakin sesuai dengan UU

Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar, Polri yakin sesuai dengan UU Komjen Iriawan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jabar. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Kabag Penum Divhumas Mabes Polri Kombes Pol Syahar Diantono mengatakan, Polri yakin jika Komjen Pol Mochamad Iriawan akan bersikap profesional dan netral saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Iriawan dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Senin (18/6) lalu.

"Yang jelas Polri yakin bahwa beliau akan profesional dan netral sesuai dengan peradaban beliau selama di Polri. Dan sekarang kan beliau sudah di Lemhanas. Insya Allah beliau bisa melaksanakan amanah dengan baik, netral," kata Syahar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/6).

Saat disinggung apakah hal tersebut telah melanggar Undang-Undang seperti yang disebut oleh sejumlah pihak, dia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah. Karena saat ini, Iriawan bertugas di Lemhanas.

"Beliau sudah di Lemhanas dan itu kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Jadi sudah di luar Polri. Pasti kita yakin itu sudah sesuai dengan UU," ujarnya.

Dirinya pun menegaskan, dipilihnya Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat bukan dipilih oleh Polri melainkan telah dipilih langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri hanya mengikuti perintah tersebut.

"Untuk izin itu sudah di luar Polri. Mungkin itu aturan dari pemerintah lah Kemendagri. Jadi tak ada sangkutpautnya dan sudah di Lemhanas," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ahmad Heryawan.

"Dengan mengucapkan syukur kehadirat yang maha kuasa atas rahmat dan karunianya, pada hari ini, Senin tanggal 18 Juni tahun 2018, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi saudara Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/B tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018," ucap Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Jabar, Senin (18/6).

Sebelum mengucapkan kata pelantikan, Tjahjo pun mengambil sumpah jabatan Iriawan. Dalam kesempatan itu, Iriawan menyatakan bersedia dan akan memenuhi kewajibannya.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur Jabar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," tukas Iriawan.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Isu Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar, Cak Imin: Lemhannas Jangan Partisan, Syukur-Syukur Tak Berpihak
Isu Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar, Cak Imin: Lemhannas Jangan Partisan, Syukur-Syukur Tak Berpihak

Cak Imin berharap Lemhannas tetap independen dan tidak partisan karena Andi Widjajanto gabung TPN Ganjar.

Baca Selengkapnya
Polri Sebut Insiden Densus Kuntit Jampidsus Sudah Selesai: Kalau Sampai Diperpanjang, Ada yang Ingin Adu Domba
Polri Sebut Insiden Densus Kuntit Jampidsus Sudah Selesai: Kalau Sampai Diperpanjang, Ada yang Ingin Adu Domba

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.

Baca Selengkapnya
Ganjar Soroti Siswa Tak Mampu yang Putus Sekolah: APBD Bisa Biayai Mereka
Ganjar Soroti Siswa Tak Mampu yang Putus Sekolah: APBD Bisa Biayai Mereka

Menurut Ganjar, pendidikan merupakan hal yang utama untuk masyarakat lebih maju.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Yakin Kejagung Kuat Iman, Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024
Anggota DPR Yakin Kejagung Kuat Iman, Tak Jadi Alat Politik di Pemilu 2024

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik dan harus independen serta profesional

Baca Selengkapnya
Penjelasan Menko Polhukam soal POM TNI Jaga Gedung Kejagung
Penjelasan Menko Polhukam soal POM TNI Jaga Gedung Kejagung

Hadi menyebut penjagaan dari TNI untuk wilayah Gedung Kejagung direalisasikan saat dirinya Panglima.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal RUU DKJ: Kalau Mau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat
Ganjar soal RUU DKJ: Kalau Mau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat

RUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.

Baca Selengkapnya
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin
Putusan MK soal Syarat Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Bukan Aku yang Ngajuin

Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tanggapi Putusan MK Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Parpol: Perkuat Independensi
Kejagung Tanggapi Putusan MK Jaksa Agung Tak Boleh dari Pengurus Parpol: Perkuat Independensi

Kejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.

Baca Selengkapnya
Pimpin Langsung Uji Kelayakan Calon Kepala BIN, Puan: Herindra Dinyatakan Penuhi Syarat
Pimpin Langsung Uji Kelayakan Calon Kepala BIN, Puan: Herindra Dinyatakan Penuhi Syarat

Puan mengatakan, tim pertimbangan DPR RI sepakat Herindra telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala BIN.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya