Follow
Iuran Jaminan Kesehatan ala Pemprov Sumsel Lebih Ringan dari BPJS
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali melirik program berobat gratis yang dicetuskan mantan Gubernur Alex Noerdin saat menjadi Bupati Musi Banyuasin (Muba) di tahun 2004. Bahkan, Pemprov Sumsel sedang merancang untuk pengajuan penggunaan kembali program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta di Sumsel.
Program berobat gratis ini, kemungkinan besar akan menggeser penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Sekda Sumsel Nasrun Umar saat memaparkan data 'Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur (Wagub) Mawardi Yahya'.
-
Apa manfaat dari BPJS Kesehatan? 'Dengan memastikan penganggaran, pendaftaran, pembayaran iuran dan kepatuhan dukungan Program JKN. Melalui Sumatera Selatan Berobat Pakai KTP (Sumsel Berkat) harapannya dapat memberikan akses layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN,' ujar Ghufron.
-
Apa manfaat BPJS Kesehatan bagi warga? “Kami ingin mengenalkan Program JKN lebih dekat kepada masyarakat. Kami jelaskan hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur berobat menggunakan penjaminan Program JKN. Dengan mengenal lebih dekat seputar Program JKN, kami harap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Program JKN dan menjaga kepesertaan JKN mereka selalu aktif. Jika suatu hari jatuh sakit dan harus berobat, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya karena sudah dijamin BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,“ ujarnya.
-
Apa yang BPJS Kesehatan tawarkan? BPJS Kesehatan telah menghadirkan empat jenis layanan skrining yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN.
-
Apa tujuan dari program JKN BPJS Kesehatan? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. 'Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Dirinya menyebut, pihaknya tidak menampik transformasi digital perlu dilakukan demi memberi kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan kesehatan? 'Saat ini juga telah dilakukan implementasi Aplikasi i-Care JKN di fasilitas kesehatan. Ghufron juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan transformasi digital. Tujuannya untuk memastikan peserta jaminan kesehatan mendapatkan layanan terbaik. 'Lalu bagi peserta yang ingin mendapatkan layanan BPJS Kesehatan tidak selalu harus ke kantor cabang.
Sektor kesehatan menjadi salah satu yang diutamakan Pemprov Sumsel, termasuk rancangan Jamsoskes Sumsel Semesta kembali diterapkan.
"Pada tahun 2020 mendatang, diharapkan Universal Healthy Coverage (UHC) dapat dipenuhi. Seluruh penduduk Sumsel dapat dilayani kesehatannya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja," ujarnya, Senin (14/10).
"Dengan diberlakukannya Jamsoskes Sumsel Semesta hanya dengan iuran Rp10.000, bisa dinikmati untuk seluruh warga Sumsel. Sementara sekarang (iuran terendah BPJS Kesehatan) sekitar Rp25.000," ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel ini menambahkan, jika memungkinkan Jamsoskes Sumsel Semesta diberlakukan lagi, mereka akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo.
Jika Presiden Joko Wododo menyetujui Jamsoskes Sumsel Semesta diberlakukan, Pemprov Sumsel akan segera melaksanakannya.
Selain membahas tentang pengajuan Jamsoskes Sumsel Semesta, Nasrun Umar juga membahas 15 poin lainnya. Di antaranya yaitu kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur dan connectivity, produksi padi, keamanan dan ketertiban, pemuda dan olahraga.
Lalu, pertumbuhan ekonomi, investasi, industri dan perdagangan, energi, seni budaya dan pariwisata, pembangunan transparan dan akuntabel, gender dan perlindungan anak, kualitas lingkungan hidup.
"Selama satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, Pemprov Sumsel sudah mendapatkan 40 penghargaan tingkat nasional, mulai dari ekonomi, keuangan, pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, administrasi umum dan lainnya," katanya.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel Trisnawarman mengatakan, jika Jamsoskes Sumsel Semesta akan diusulkan untuk mengganti BPJS Kesehatan di Sumsel, Dinkes Sumsel siap mendukungnya.
"Kita siap mendukung program dan saran Pemprov Sumsel ke pemerintah pusat, jika itu untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Program Jamsoskes Sumsel Semesta sendiri baru diberlakukan di seluruh Sumsel pada tahun 2009 hingga tahun 2018. Di awal program ini, warga Sumsel hanya dibebani iuran bulanan sebesar Rp5.000.
Sekitar tahun 2017, iuran meningkat dua kali lipat sebesar Rp10.000. Terhitung 1 Januari 2019 program Jamsoskes Sumsel Semesta sudah terintegrasi ke BPJS Kesehatan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sehingga masyarakat sakit, baik itu orang mampu atau tidak akan bisa terlayani dimana pun berada.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menarik minat Malaysia
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca Selengkapnya
Demikian hasil penelitian Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Universitas Gadjah Mada
Baca Selengkapnya
Selama masa transisi hingga Juni 2025, besaran iuran BPJS terkini masih mengacu pada aturan lama sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Kini, kamu bisa bayar BPJS Kesehatan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi BRImo.
Baca Selengkapnya
Rumusan Permenkes terkait hal itu juga mempertimbangkan jasa asuransi swasta agar lebih bergeliat di Indonesia.
Baca Selengkapnya
UHC bentuk keseriusan Pemkot Medan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya.
Baca Selengkapnya
Program JKN dinilai mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menghapus sistem kelas perawatan di BPJS Kesehatan
Baca Selengkapnya
Kemajuan kesehatan masyarakat adalah salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia, yang terwujud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Selengkapnya
Tak heran jika pesatnya pertumbuhan kepesertaan JKN membuat banyak negara yang tertarik mengulik rahasia di baliknya.
Baca Selengkapnya