Jabar rawan konflik Pilkada, Kapolda minta KPU & Bawaslu profesional

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut, bahwa Jawa Barat dan Papua sebagai provinsi yang harus diwaspadai karena dinilai rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyadari hal itu, mengingat wilayah hukumnya merupakan provinsi terbesar dengan jumlah pemilih yang juga besar.

"Pertama dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Jawa Barat terbesar. Saat kampanye tingkat mobilisasinya banyak, DPT itu jumlahnya mencapai 30 juta sekian," ujar Agung saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (12/10).

Dia melanjutkan, saat Pilkada tiba, otomatis masyarakat akan terbelah sesuai dengan pasangan calon yang ada. Dari situlah sebuah kompetisi dalam demokrasi terjadi.

"Suhu politik pasti akan meningkat tapi jangan panas. Bahwa memang masyarakat akan terbelah sesuai dengan pasangan calonnya. Itu sah dan legal secara Undang-Undang. Yang enggak boleh ada pengerahan yang berujung anarkis. Kampanye silakan," ujarnya.

Oleh karena itu dia mengimbau pada KPU Jabar selaku penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas penyelenggaraan bisa bersikap profesional. Karena hal ini yang akan menentukan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

"Saya mengimbau pada KPU selaku penyelenggara jadilah penyelenggara profesional yang adil. Pengawas juga jadilah wasit profesional. Kalau kami akan amankan pesta demokrasi tahun depan," imbuhnya.‎ (mdk/rhm)